Efisiensi Anggaran Karhutla: Realisasi Rp1,17 T atau 22,9% dari Pagu Rp5,11 T hingga Oktober 2026

Kementerian Keuangan mencatat realisasi anggaran penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) baru mencapai Rp1,17 triliun hingga 31 Oktober 2026. Angka ini merepresentasikan serapan anggaran yang hanya sebesar 22,9% dari total pagu yang dialokasikan sebesar Rp5,11 triliun. Penyerapan anggaran yang masih signifikan ini mengindikasikan adanya tantangan dalam eksekusi program di lapangan atau potensi penundaan distribusi dana operasional di tengah musim penanganan bencana lingkungan.

Data tersebut diungkap oleh Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam paparan APBN KiTa edisi November 2026. Menurut Suahasil, alokasi anggaran karhutla tersebut tidak terpusat di satu instansi, melainkan tersebar di tujuh kementerian/lembaga (K/L) dengan penanggung jawab utama termasuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang mengelola dana siap pakai untuk merespons darurat di lokasi terdampak.

Optimisme Serapan Anggaran Rehabilitasi Sumatra Mencapai 60,5%

Berbanding terbalik dengan serapan anggaran karhutla, pemerintah menunjukkan progres eksekusi yang lebih cepat dalam penanggulangan bencana lain. Menyusul bencana di wilayah Sumatra bagian utara pada akhir 2025, pemerintah meningkatkan alokasi anggaran penanggulangan bencana dengan pagu rehabilitasi dan rekonstruksi sebesar Rp50,84 triliun. Hingga pertengahan Oktober 2026, realisasi dana ini telah mencapai Rp30,78 triliun atau setara dengan 60,5% dari total pagu yang diamanatkan.

Rincian alokasi untuk rehabilitasi wilayah Sumatra tersebut terdiri dari tiga komponen utama yang disusun secara strategis:

• Rp30,9 triliun untuk kegiatan yang masuk dalam rencana induk rehabilitasi.
• Rp8,5 triliun untuk kegiatan di luar rencana induk.
• Tambahan transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp10,6 triliun untuk mempercepat distribusi bantuan langsung ke daerah terdampak.

Strategi APBN 2026: Prioritas Pemulihan Wilayah Terdampak

Suahasil Nazara menjelaskan bahwa peningkatan anggaran penanggulangan bencana merupakan bagian dari tambahan pengeluaran prioritas dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026. Strategi ini dirancang tidak hanya untuk merespons kebutuhan darurat, tetapi juga untuk memastikan pemulihan infrastruktur dan ekonomi wilayah terdampak berjalan optimal. Perbedaan signifikan antara serapan anggaran karhutla (22,9%) dan rehabilitasi Sumatra (60,5%) mengisyaratkan bahwa pemerintah sedang memacu percepatan pencairan dana untuk rekonstruksi yang sifatnya lebih terstruktur dan terencana, sementara penanganan karhutla masih bergantung pada dinamika cuaca dan respons cepat di lapangan yang memerlukan fleksibilitas pendanaan dari berbagai kementerian terkait.