PNM Gencar Perluas Kredit Mekaar 8% lewat KPPS, Targetkan 1,7 Juta Perempuan Prasejahtera

PT Permodalan Nasional Madani (Persero) atau PNM resmi memperluas implementasi pembiayaan Mekaar dengan suku bunga 8% ke tahap nasional melalui kolaborasi strategis dengan pemerintah. Langkah besar ini ditandai dengan dimulainya penyaluran perdana di Batam yang menyasar 1,7 juta nasabah hingga akhir tahun. Program ini merupakan bagian dari inisiatif Kredit Perempuan Prasejahtera (KPPS) yang bertujuan memastikan akses pembiayaan yang lebih terjangkau bagi perempuan prasejahtera, sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi keluarga di seluruh penjuru Indonesia.

Direktur Utama PNM, Kindaris, menegaskan bahwa penurunan suku bunga menjadi 8% bukan sekadar statistik, melainkan wujud nyata komitmen perusahaan dalam menghadirkan kesempatan ekonomi yang lebih inklusif. "Kami mulai dari piloting dengan sumber daya sendiri, kemudian memperluas langkah melalui kolaborasi pemerintah," ujar Kindaris. Strategi ini dirancang untuk menguji respons masyarakat dan mengidentifikasi kebutuhan operasional sebelum diterapkan dalam skala luas, dengan harapan dapat memaksimalkan dampak positif bagi sektor usaha mikro.

Mekanisme Kolaborasi Pemerintah dan Anggaran KPPS

Implementasi program ini melalui jalur KPPS berbeda secara fundamentally dengan fase piloting awal yang sepenuhnya menggunakan anggaran internal PNM. Kolaborasi dengan Kementerian Koordinator Perekonomian dan Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) memungkinkan pemanfaatan kredit program dari pemerintah. Pada tahap awal sejak 3 September 2026, PNM telah menjalankan piloting di 10 titik Unit Mekaar yang tersebar di Pulau Jawa, Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, dan Bali. Perluasan ke program KPPS ini membuka ruang lebih luas untuk jangkauan nasabah karena didukung oleh kebijakan dan anggaran negara, sehingga beban biaya operasional dapat dibagi dan dioptimalkan untuk kepentingan pemberdayaan ekonomi mikro.

Fokus Pemberdayaan dan Ekspansi Pasar Batam

Secara efektif, implementasi KPPS dimulai pada 10 November 2026 bertepatan dengan Hari Pahlawan, diawali dengan penyaluran pembiayaan di Batam, Kepulauan Riau. Penetapan Batam sebagai lokasi perdana memiliki signifikansi strategis mengingat kawasan ini berbatasan langsung dengan Singapura dan memiliki potensi pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

• Disaksikan oleh Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Dradjad Hari Wibowo, penyaluran ini menegaskan komitmen pemerintah pusat.
• PNM menerapkan ekosistem pemberdayaan melalui Pendampingan Usaha dan Penguatan Kapasitas lewat Pertemuan Kelompok Mingguan (PKM).
• Tujuan utama pendekatan ini adalah menjaga keberlangsungan usaha nasabah sekaligus meningkatkan kemampuan perempuan dalam mengelola ekonomi keluarga.

Dengan cara ini, PNM memastikan bahwa aksesibilitas kredit berjalan beriringan dengan penguatan kompetensi, sehingga dampak ekonomi tidak hanya bersifat transaksional, tetapi berkelanjutan bagi 1,7 juta perempuan prasejahtera yang menjadi target utama program.