Indonesia Siap Teken DEFA di Manila, Targetkan Dorong Nilai Ekonomi Digital ASEAN Capai US$2 Triliun

Indonesia mengambil langkah strategis dengan bersiap menandatangani ASEAN Digital Economy Framework Agreement (DEFA) pada 14 November 2026 di Manila, Filipina. Penandatanganan yang akan dilakukan oleh Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, ini menandai babak baru integrasi ekonomi digital di Asia Tenggara. Perjanjian tersebut dirancang untuk menyelaraskan kebijakan digital negara-negara anggota ASEAN, sekaligus membuka ruang pertumbuhan yang lebih luas bagi pelaku usaha teknologi di kawasan.

Proses perundingan DEFA telah berlangsung sejak 2023, sebuah inisiatif yang digagas saat Indonesia memegang kursi keketuaan ASEAN. Sebagai kerangka kerja komprehensif pertama di bidangnya, DEFA bertujuan memperkuat posisi Asia Tenggara sebagai pusat pertumbuhan ekonomi global. Potensi kawasan ini dinilai masif mengingat jumlah penduduk yang melampaui 680 juta jiwa, menciptakan pasar yang sangat menjanjikan untuk adopsi teknologi digital.

Proyeksi Lonjakan Nilai Ekonomi Digital hingga 2030

Kepemimpinan Indonesia dalam ekosistem digital regional tercermin dari data e-Conomy SEA 2025, yang mencatat Gross Merchandise Value (GMV) ekonomi digital Indonesia hampir menyentuh US$100 miliar pada 2025. Angka ini menunjukkan pertumbuhan tahunan sebesar 14 persen, menjadikannya yang terbesar di Asia Tenggara. Dukungan terhadap DEFA diproyeksikan oleh Boston Consulting Group (BCG) untuk melipatgandakan nilai ekonomi digital ASEAN dari sekitar US$1 triliun menjadi US$2 triliun pada 2030.

Dampak Langsung bagi UMKM dan Strategi Nasional

Implementasi DEFA membawa manfaat konkret bagi dunia usaha, terutama bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Kerangka kerja ini dirancang untuk menyederhanakan berbagai aspek perdagangan digital, antara lain:

• Mempercepat perdagangan lintas negara melalui penyederhanaan transaksi elektronik.
• Meningkatkan interoperabilitas sistem pembayaran dan layanan digital di seluruh ASEAN.
• Menguatkan perlindungan konsumen serta keamanan transaksi digital lintas batas.
• Memfasilitasi pengelolaan arus data lintas batas yang tepercaya dan pengembangan talenta digital.

Secara kebijakan, langkah ini sejalan dengan Strategi Nasional Ekonomi Digital 2030 Indonesia serta agenda aksesi ke dalam Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Dengan harmonisasi kebijakan digital, Indonesia diharapkan dapat menarik investasi di sektor teknologi tinggi dan memperkuat posisi dalam rantai nilai global. DEFA akan mulai berlaku 180 hari setelah penandatanganan oleh seluruh anggota ASEAN, menandai era baru kepastian regulasi bagi industri digital di kawasan.