Gibran Mundur dari Wapres RI: Ini Spesifikasi Rumahan Pensiun yang Diatur Negara

Gibran Rakabuming Raka kini berpeluang besar memperoleh sejumlah fasilitas negara sebagai mantan Wakil Presiden RI menyusul pengunduran dirinya yang resmi diproses. Setelah menyerahkan surat pengunduran diri kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada Kamis (12/11/2026), berbagai hak administratif dan finansial yang melekat pada jabatan tersebut mulai menjadi perhatian publik. Salah satu hak utama yang kini menjadi sorotan adalah penyediaan rumah kediaman beserta perlengkapannya, yang akan diterima Gibran apabila ia resmi diberhentikan dengan hormat dari jabatannya.

Kerangka Hukum Hak Ekspektasi Mantan Wapres

Ketentuan mengenai hak finansial dan administratif bagi mantan pejabat tinggi negara ini berpijak pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Wakil Presiden. Regulasi tersebut secara eksplisit mengatur bahwa mantan presiden dan wakil presiden berhak mendapatkan rumah kediaman yang layak, kendaraan milik negara, hingga pengemudi. Status pengunduran diri yang sedang berjalan ini memicu peninjauan ulang atas seluruh hak yang berpotensi diterima Gibran, di mana transisi dari pejabat aktif menjadi mantan pejabat negara mengaktifkan mekanisme benefit pensiun yang telah dijamin konstitusi dan undang-undang.

Standar Teknis PMK 120: Batas Luas 1.500 Meter Persegi

Dalam praktiknya, standar kelayakan dan mekanisme penyediaan rumah tersebut dijabarkan secara rinci melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 120/PMK.06/2022. Aturan ini menetapkan tiga opsi mekanisme penyediaan, yaitu pembelian tanah beserta bangunan, pembelian tanah untuk kemudian dibangun, atau pembangunan serta peremajaan di atas lahan milik pribadi. Secara spesifik untuk wilayah DKI Jakarta, pemerintah menetapkan batas maksimal luas tanah dan luas bangunan rumah kediaman masing-masing sebanyak 1.500 meter persegi. Ketentuan ini juga berlaku setara bagi daerah lain di luar ibu kota, di mana nilai tanah harus setara dengan batas maksimal yang berlaku di Jakarta. Selain luasan, PMK ini mensyaratkan bahwa lokasi hunian wajib berada di dalam wilayah Indonesia dan memiliki akses jalan yang memadai, dengan tetap mematuhi regulasi tata ruang setempat sebagaimana diatur dalam Pasal 5 peraturan tersebut.