Menkeu Suahasil: Defisit APBN per Oktober 2026 On Track, Tembus 1,47 Persen PDB

Menteri Keuangan Suahasil Nazara memastikan bahwa defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) selama 10 bulan pertama tahun 2026 berjalan "on track" atau terkendali. Per akhir Oktober 2026, defisit tercatat sebesar 1,47 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) atau setara dengan Rp379,3 triliun. Pernyataan tegas ini disampaikan Suahasil dalam Konferensi Pers APBN KiTa di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (13/11/2026), seraya menegaskan bahwa kinerja tersebut merupakan hasil yang baik karena baik pendapatan maupun belanja negara tetap berada dalam jalur target.

Untuk mendukung klaim tersebut, data menunjukkan realisasi pendapatan negara hingga Oktober 2026 mencapai Rp2.618 triliun, tumbuh 23,9 persen secara tahunan (year on year/yoy) atau 83 persen dari target APBN. Peningkatan ini didorong kuat oleh Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang melonjak 37 persen (yoy) menjadi Rp551,8 triliun, bahkan melampaui target dengan capaian 120,2 persen dari APBN. Sementara itu, penerimaan perpajakan tumbuh 20,8 persen (yoy) mencapai Rp2.064 triliun, dengan rincian penerimaan pajak Rp1.796,8 triliun dan kepabeanan serta cukai Rp267,2 triliun, dengan realisasi total pajak mencapai 76,6 persen dari APBN.

Optimalisasi Belanja Negara dan Transfer ke Daerah

Di sisi pengeluaran, realisasi belanja negara per Oktober 2026 mencapai Rp2.997,2 triliun, tumbuh 15,6 persen (yoy) atau setara dengan 78 persen dari APBN. Komponen belanja pemerintah pusat tercatat sebesar Rp2.343,6 triliun, yang terdiri dari belanja kementerian/lembaga sebesar Rp1.239,1 triliun dan belanja non-kementerian/lembaga sebesar Rp1.104,5 triliun. Adapun Transfer ke Daerah (TKD) telah tersalurkan sebesar Rp653,6 triliun. Secara keseluruhan, realisasi belanja pemerintah pusat mencapai 74,4 persen dari target APBN, menunjukkan efisiensi dan ketepatan sasaran dalam eksekusi anggaran hingga pertengahan tahun.

Surplus Keseimbangan Primer Melampaui Desain

Ketahanan fiskal semakin terlihat dari capaian keseimbangan primer. Hingga akhir Oktober 2026, keseimbangan primer mengalami surplus sebesar Rp114,8 triliun, melampaui desain awal yang menetapkan defisit sebesar Rp89,7 triliun. Hal ini menandakan bahwa pendapatan primer pemerintah telah lebih dari cukup untuk menutupi kebutuhan pembayaran bunga utang, memberikan bantalan tambahan bagi stabilitas fiskal nasional.