Kemenkeu Realisasikan Pensiunan ASN Rp159,8 Triliun, 36% untuk PNS Pusat

Kementerian Keuangan mengonfirmasi realisasi pembayaran pensiun bagi aparatur sipil negara (ASN) dan pegawai negeri sipil (PNS) telah mencapai Rp159,8 triliun hingga 31 Oktober 2026. Menteri Keuangan Suahasil Pambudi menegaskan bahwa alokasi ini mencakup manfaat pensiun bagi seluruh ASN dan PNS, baik dari instansi pemerintah pusat maupun daerah. Dalam konferensi pers APBN KiTa edisi Oktober 2026, Suahasil menjelaskan bahwa sekitar 36% dari total tersebut dialokasikan khusus untuk pensiunan PNS pusat, sementara sisanya diperuntukkan bagi pensiunan PNS daerah.

Komitmen Pembagian Anggaran dan Efisiensi Belanja Pegawai

Suahasil Pambudi menegaskan komitmen pemerintah dalam memenuhi kewajiban pembayaran manfaat pensiun secara tepat waktu. "Manfaat pensiun kita bayarkan tepat waktu," tegasnya. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh ASN pensiunan atas pengabdian mereka selama bertugas. Secara keseluruhan, realisasi belanja pegawai tercatat sebesar Rp320,4 triliun, yang mencakup pembayaran gaji pegawai termasuk guru non-PNS. Selain pensiun, komponen belanja barang mencapai Rp543,3 triliun, di mana realisasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) menyumbang signifikan sebesar Rp169,6 triliun. Pemerintah juga mencatat pertumbuhan realisasi belanja bantuan sosial reguler sebesar Rp124,9 triliun.

Proyeksi Belanja Prioritas Menuju Akhir 2026

Secara total, realisasi belanja pemerintah pusat hingga 31 Oktober 2026 mencapai Rp2.343,6 triliun, setara dengan 74,4% dari pagu APBN 2026 sebesar Rp3.149,7 triliun. Memasuki periode November hingga Desember 2026, pemerintah berencana mempercepat realisasi belanja agar program prioritas dapat segera dinikmati masyarakat, dengan tetap menjaga prinsip efisiensi anggaran. Langkah ini bertujuan memastikan kelancaran distribusi bantuan dan pembayaran hak ASN menjelang tutup tahun fiskal.