Gibran Mundur, AHY Tegaskan Demokrat Tak Usung Cawapres Pengganti
Jurnalis senior dengan pengalaman 15 tahun meliput isu politik dan berita nasional di Indonesia.

- Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) , secara tegas menyatakan bahwa partainya tidak akan mengajukan nama calon Wakil Presiden (Cawapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka .
- AHY menjelaskan bahwa langkah ini diambil berdasarkan ketentuan konstitusi, khususnya Pasal 8 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945.
- Pasal tersebut mengatur bahwa pemilihan Wakil Presiden pengganti dilakukan oleh MPR dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden.
Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), secara tegas menyatakan bahwa partainya tidak akan mengajukan nama calon Wakil Presiden (Cawapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka. Pernyataan ini disampaikan AHY dalam konferensi pers di kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, pada Jumat (13/11), menanggapi pengunduran diri resmi Gibran yang telah diserahkan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sehari sebelumnya.
AHY menjelaskan bahwa langkah ini diambil berdasarkan ketentuan konstitusi, khususnya Pasal 8 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Pasal tersebut mengatur bahwa pemilihan Wakil Presiden pengganti dilakukan oleh MPR dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden. Oleh karena itu, Partai Demokrat memilih untuk menghormati kewenangan lembaga negara tersebut dalam proses pemilihan.
Penyerahan Kewenangan kepada Presiden dan MPR
Dalam konferensi pers tersebut, AHY menekankan bahwa proses pengusulan nama-nama calon kini sepenuhnya diserahkan kepada Presiden Prabowo Subianto. "Karena itu, kami menyerahkan proses pengusulan kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto dan menghormati kewenangan MPR dalam memilih," ujar AHY. Sikap ini dinilai sebagai bentuk kepatuhan terhadap mekanisme hukum yang berlaku, di mana partai politik tidak memiliki hak langsung untuk menentukan calon, melainkan hanya dapat mengusulkan melalui jalur eksekutif.
Imbauan Menjaga Ketenangan Publik
AHY mengungkapkan bahwa keputusan ini juga sejalan dengan konstitusi internal Partai Demokrat. Ia mengaku telah berkonsultasi dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), sebelum mengambil sikap final. Menutup pernyataan resminya, AHY mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tetap tenang dan memberikan ruang bagi proses konstitusional untuk berjalan lancar. "Apapun dinamika politik yang terjadi, janganlah mengganggu kehidupan rakyat kita. Pesan kami sederhana: jangan biarkan spekulasi mendahului konstitusi," pungkasnya. Kursi Wakil Presiden saat ini memang kosong setelah Gibran resmi mengajukan surat pengunduran diri ke MPR pada Kamis (12/11) lalu.
BERITA TERKAIT (Berita Nasional)

Jaga Stabilitas Harga, Babel Pastikan Stok Daging Sapi dan Ayam Aman Jelang Akhir Tahun

PNS Bisa 'Sekolahkan' SK ke Bank: Plafon Rp500 Juta, Tapi Waspadai Jebakan Finansial Pensiun

Kemenkeu Realisasikan Pensiunan ASN Rp159,8 Triliun, 36% untuk PNS Pusat
