DPR Komit Revisi UU Sisdiknas untuk Atasi Ambiguitas Penyetaraan Ijazah

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani menyatakan komitmennya untuk merevisi aturan penyetaraan pendidikan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Langkah strategis ini diambil guna mencegah terulangnya polemik terkait ijazah Gibran Rakabuming Raka yang memantik perdebatan publik selama beberapa waktu. Lalu menjelaskan bahwa revisi ini bertujuan menyediakan payung hukum yang kuat dan mengikat, sehingga tidak terjadi lagi perbedaan penafsiran terhadap dokumen resmi negara seperti surat keterangan penyetaraan.

Pernyataan tersebut disampaikan Lalu Hadrian Irfani saat ditemui di kompleks parlemen Jakarta pada Jumat (13/11). Ia menegaskan bahwa kasus Gibran menjadi bahan evaluasi krusial bagi seluruh pemangku kepentingan, khususnya di lingkup Komisi X DPR. "Kami berencana memasukkan penyetaraan ini ke dalam revisi UU Sistem Pendidikan Nasional sehingga kita memiliki payung hukum yang kuat," ujar Lalu. Menurut dia, regulasi saat ini dianggap masih留有 celah karena penafsirannya subjektif, hal yang dipandang tidak ideal untuk negara hukum yang mapan.

Menjawab Ambiguitas Regulasi Penyetaraan

Lalu menyoroti urgensi kejelasan regulasi mengingat tingginya mobilitas warga negara Indonesia yang menempuh pendidikan di luar negeri. Proses pengakuan atau penyetaraan pendidikan tersebut harus memiliki dasar hukum yang rigid untuk menghindari diskursus yang berbelit. "Ayo kita sama-sama buat regulasi yang memang betul-betul besok ke depan ini tidak menjadi penghalang, tidak menjadi perdebatan seperti yang terjadi hari ini. Macam-macam penafsirannya karena memang kita tidak punya regulasi yang betul-betul mengikat terkait dengan itu," tegasnya. Ia berharap revisi undang-undang nanti dapat menghasilkan standar baku yang tidak lagi terbuka terhadap interpretasi personal.

Melalui Putusan MA Hingga Pencabutan SK

Revisi ini muncul di tengah dinamika hukum yang tengah berlangsung. Sebelumnya, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti membenarkan penerbitan surat keputusan (SK) pencabutan surat keterangan penyetaraan ijazah Gibran Rakabuming Raka. SK tersebut ditandatangani oleh Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikdasmen Tatang Muttaqin pada 11 November 2026. Dokumen baru ini secara resmi mencabut SK Nomor 9149/D.D1/KS/2019 yang tertanggal 6 Agustus 2019. Kemendikdasmen memerintahkan penarikan dokumen lama dari semua pihak dan menyatakan bahwa dokumen tersebut tidak lagi memiliki kekuatan hukum mengikat. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menambahkan bahwa langkah pencabutan ini merupakan implementasi langsung dari putusan final Mahkamah Agung (MA) yang telah membatalkan surat keterangan penyetaraan tersebut.