Kegaduhan Pembukaan Lahan Pengungsi Sinabung di Siosar: 3 Polisi Terluka, Aset Pemkab Karo Dirusak Massa

Proses penyiapan Lahan Usaha Tani (LUT) untuk para pengungsi erupsi Gunung Sinabung di kawasan Siosar, Kabupaten Karo, Sumatera Utara, berakhir dengan ketegangan yang mengakibatkan tiga aparat kepolisian mengalami luka-luka. Insiden ricuh ini tidak hanya berdampak pada keamanan petugas gabungan, tetapi juga menyebabkan satu unit mobil dinas dan tiga sepeda motor milik Pemerintah Kabupaten Karo hangus terbakar. Kapolres Karo, AKBP Pebriandi Haloho, melalui Kasi Humas AKP Pedoman Maha, menyatakan bahwa petugas diduga mengalami serangan fisik dari sejumlah massa saat menjalankan tugas di lapangan.

Polri menyayangkan eskalasi kekerasan dalam kegiatan yang seharusnya merupakan bagian dari program relokasi tersebut. Menurut AKP Pedoman Maha, setiap permasalahan di tengah masyarakat harus diselesaikan melalui jalur hukum dan komunikasi yang konstruktif. "Perbedaan pendapat maupun penolakan terhadap kebijakan merupakan hal yang dapat disampaikan, namun tidak boleh melalui tindakan kekerasan, penganiayaan ataupun perusakan fasilitas," tegasnya dalam konferensi pers pada Jumat (13/11) kemarin. Pernyataan ini menegaskan komitmen aparat untuk tetap profesional meskipun menghadapi resistensi dari lapangan.

Jejak Sejarah Program Relokasi 2010-2016 dan Putusan MA

Lahan Siosar merupakan instrumen vital dalam program relokasi masyarakat terdampak erupsi Gunung Sinabung periode 2010-2016. Program ini dirancang untuk memberikan hunian tetap dan sumber penghidupan bagi warga dari Desa Sigarang-garang, Sukanalu, Dusun Lau Kawar (Kecamatan Namanteran), serta Desa Mardingding (Kecamatan Tiganderket). Selama bertahun-tahun, masyarakat tersebut terpaksa meninggalkan kampung halaman demi keselamatan akibat aktivitas vulkanik yang tinggi. Namun, realisasi lahan ini sempat terhambat oleh gugatan dari masyarakat sekitar, yang memaksa penyelesaian masalah melalui tahapan hukum yang cukup panjang dan kompleks.

Proses Hukum 2026 dan Komitmen Penegakan Hukum yang Profesional

Situasi mencapai titik balik setelah Mahkamah Agung mengeluarkan putusan berkekuatan hukum tetap (inkracht) pada tahun 2026. Berdasarkan putusan tersebut, proses penyiapan lahan usaha tani resmi dimulai pada 6 November 2026, yang pada akhirnya memicu insiden kekerasan terbaru ini. Saat ini, aparat penegak hukum tengah melakukan pendalaman menyeluruh terkait dugaan pelemparan batu, penganiayaan, serta perusakan kendaraan dinas. Pihak kepolisian mengimbau masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi dan mempercayakan proses investigasi kepada aparat. Keselamatan warga dan kepastian hukum menjadi prioritas utama untuk menjaga ketertiban di wilayah Karo.