DJP Kalselteng Beri Keringanan Sanksi Pajak 100 Persen bagi Wajib Pajak yang Lunas sebelum Akhir 2026

Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Selatan dan Tengah (Kalselteng) resmi memberikan keringanan sanksi administratif perpajakan hingga 100 persen bagi wajib pajak yang mampu melunasi kewajiban pajak mereka sebelum akhir tahun 2026. Kebijakan ini diumumkan oleh Kepala Kanwil DJP Kalselteng, Anton Budhi Setiawan, dalam rangka mendorong peningkatan kepatuhan pajak yang secara langsung mendukung penerimaan negara untuk membiayai pembangunan dan pelayanan publik. Dalam sosialisasi di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, pada Kamis (12/11/2026), Anton menegaskan bahwa penghapusan sanksi penuh ini berlaku bagi wajib pajak yang melunasi pajak sejak pengumuman hingga 31 Desember 2026.

Mekanisme Pengurangan Bertahap Berdasarkan Waktu Pelaporan

Keringanan sanksi ini memiliki skema bertahap yang bergantung pada waktu pelaporan atau pelunasan. Mas Eko Affandi, Kepala Bidang Keberatan, Banding, dan Pengurangan DJP Kalselteng, menjelaskan bahwa untuk periode 1 Januari hingga 31 Maret 2027, pengurangan turun menjadi 90 persen, dan menjadi 50 persen setelahnya. Khusus untuk sanksi keterlambatan pelaporan SPT Tahunan 2025 dan SPT Masa September 2026 yang berstatus kurang bayar, wajib pajak dapat memperoleh pengurangan 100 persen jika SPT disampaikan pada 8 Oktober hingga 31 Desember 2026. Namun, angka ini turun menjadi 50 persen untuk periode 1 Januari hingga 31 Maret 2027, dan 25 persen untuk 1 April hingga 30 Juni 2027. Penyuluh Pajak Ahli Madya DJP Kalselteng, Ganung Harnawa, menambahkan bahwa kategori lain seperti denda administratif Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta sanksi terkait faktur pajak memiliki skema pengurangan 90 persen dan 75 persen dengan syarat khusus pelunasan pokok pajak.

Implikasi Regulasi PMK 71/2026 dan Syarat Pengajuan

Kebijakan ini mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 71 Tahun 2026 yang menyempurnakan tata cara pengurangan dan penghapusan sanksi administratif melalui penambahan Pasal 27A. Pasal tersebut memberikan kewenangan kepada DJP untuk mendorong perekonomian nasional dengan mengurangi denda administratif. Meskipun sanksi bisa dihapus, Ganung menegaskan bahwa wajib pajak tetap wajib melunasi pokok pajak; perubahan mekanisme pembayaran kini memprioritaskan pelunasan pokok sebelum sanksi administratif. Permohonan pengurangan sanksi dapat diajukan paling lambat 1 Oktober 2028, namun wajib memenuhi syarat ketat: sanksi harus timbul akibat kekhilafan, bukan kesalahan; tidak sedang dalam gugatan hukum; dan sanksi belum dibayar. Sosialisasi melibatkan berbagai asosiasi seperti Kadin, Hipmi, dan IKPI, di mana DJP mengimbau pelaku usaha untuk memanfaatkan ruang ini guna memperbaiki administrasi perpajakan dan menjaga keberlangsungan usaha.