Bupati Kepulauan Seribu Tegaskan Komitmen PUG sebagai Fondasi Tata Kelola Adil dalam Verifikasi Parahita Ekapraya 2026
Menyajikan liputan berita terkini secara cepat dan akurat langsung dari sumbernya.

- Kegiatan verifikasi ini dilaksanakan secara daring dari Jakarta pada Jumat, 13 November 2026, menandai langkah penting dalam evaluasi kinerja pemerintahan daerah di wilayah kepulauan tersebut.
- "Kami siapkan fasilitas yang diperlukan untuk memberikan kenyamanan dalam PUG, termasuk menciptakan suasana yang aman dan nyaman bagi disabilitas, lansia, dan perempuan," ujar Fadjar.
- Langkah ini diharapkan dapat memastikan bahwa manfaat pembangunan dapat dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat di Kepulauan Seribu.
Bupati Kepulauan Seribu Muhammad Fadjar Churniawan menegaskan bahwa Pengarusutamaan Gender (PUG) bukan sekadar formalitas administratif, melainkan fondasi krusial dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang adil dan inklusif. Pernyataan tersebut disampaikan saat ia mengikuti verifikasi lapangan evaluasi penyelenggaraan PUG, yang menjadi bagian dari proses penilaian Penghargaan Parahita Ekapraya (PPE) 2026 oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI. Kegiatan verifikasi ini dilaksanakan secara daring dari Jakarta pada Jumat, 13 November 2026, menandai langkah penting dalam evaluasi kinerja pemerintahan daerah di wilayah kepulauan tersebut.
Fadjar Churniawan menjelaskan bahwa Serahkan 114 Layanan Admin ke Warga">Pemkab Kepulauan Seribu berkomitmen penuh mengintegrasikan perspektif gender ke dalam setiap siklus kebijakan pembangunan, mulai dari perencanaan hingga pengalokasian anggaran. Komitmen ini ditunjukkan melalui berbagai inovasi yang menyasar sektor-sektor vital, antara lain:
- Sektor perhubungan dan transportasi untuk memastikan aksesibilitas;
- Penyediaan fasilitas kesehatan yang responsif gender;
- Penguatan sistem pendidikan yang inklusif;
- Penyempurnaan aspek hukum yang melindungi hak-hak setiap warga.
"Kami siapkan fasilitas yang diperlukan untuk memberikan kenyamanan dalam PUG, termasuk menciptakan suasana yang aman dan nyaman bagi disabilitas, lansia, dan perempuan," ujar Fadjar. Langkah ini diharapkan dapat memastikan bahwa manfaat pembangunan dapat dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat di Kepulauan Seribu.
Verifikasi Daring dan Tantangan Efisiensi Anggaran
Di sisi lain, Sekretaris Deputi Bidang Kesetaraan Gender Kementerian PPPA RI, Prita Ismayani Sriwidyarti, menjelaskan bahwa verifikasi lapangan merupakan tahapan vital untuk mendalami, mengonfirmasi, dan memvalidasi data yang telah disampaikan oleh pemerintah daerah. Meskipun proses ini dilaksanakan secara daring di tengah keterbatasan anggaran dan kebijakan efisiensi, Prita memastikan bahwa pendekatan ini tidak akan mengurangi kualitas pendalaman maupun kelancaran proses evaluasi. "Kami berharap kondisi tersebut tidak mengurangi kualitas pendalaman dan validasi," tegasnya.
Penguatan Kelembagaan menuju Penghargaan Nasional
Tujuan utama dari proses verifikasi ini adalah untuk memperoleh gambaran yang objektif dan menyeluruh mengenai kebijakan kelembagaan serta capaian PUG di Kabupaten Kepulauan Seribu. Prita menekankan bahwa penguatan PUG tidak cukup hanya dengan membentuk kelembagaan, tetapi harus terintegrasi dalam seluruh tahapan pembangunan, termasuk perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pengawasan, hingga pelaporan. Meskipun hasil verifikasi lapangan menjadi salah satu bahan pertimbangan utama dalam penilaian calon penerima PPE 2026, Prita mengingatkan bahwa proses ini belum menjadi jaminan mutlak bagi daerah untuk memperoleh penghargaan tersebut. Ke depan, Kabupaten Kepulauan Seribu diharapkan dapat semakin memperkuat implementasi PUG agar menjadi contoh bagi tata kelola pemerintahan yang benar-benar berkeadilan.
BERITA TERKAIT (Berita Daerah)

KI DKI Jakarta Tekankan Integritas di Balik Presentasi E-Monev 2026, Bukan Sekadar Formalitas

Jakpus Luncurkan GEMMA: Wujudkan Fondasi Karakter melalui Wajib Belajar Prasekolah

Akselerasi Betonisasi Jalan Jepara-Pati: Target Rampung 25 Desember 2026 untuk Dorong Ekonomi Utara
