KI DKI Jakarta Tekankan Integritas di Balik Presentasi E-Monev 2026, Bukan Sekadar Formalitas
Menyajikan liputan berita terkini secara cepat dan akurat langsung dari sumbernya.

- Harry Ara Hutabarat , Ketua KI DKI Jakarta, menyatakan bahwa perubahan pola pikir pimpinan menjadi krusial agar integritas menjadi landasan utama dalam menjaga badan publik tetap transparan.
- Penegasan ini disampaikan saat Harry Ara Hutabarat menjadi salah satu penilai dalam presentasi E-Monev 2026 bagi badan publik kategori kelurahan di Jakarta pada Senin (16/11/2026).
- Ia menekankan bahwa kehadiran pimpinan secara langsung dalam sesi presentasi adalah hal yang sangat penting.
Komisi Informasi (KI) Provinsi DKI Jakarta menegaskan bahwa presentasi Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik (E-Monev) 2026 bukan sekadar prosedur administratif untuk menggugurkan kewajiban, melainkan momentum strategis untuk membangun integritas dan komitmen pimpinan dalam menjalankan transparansi. Harry Ara Hutabarat, Ketua KI DKI Jakarta, menyatakan bahwa perubahan pola pikir pimpinan menjadi krusial agar integritas menjadi landasan utama dalam menjaga badan publik tetap transparan.
Penegasan ini disampaikan saat Harry Ara Hutabarat menjadi salah satu penilai dalam presentasi E-Monev 2026 bagi badan publik kategori kelurahan di Jakarta pada Senin (16/11/2026). Ia menekankan bahwa kehadiran pimpinan secara langsung dalam sesi presentasi adalah hal yang sangat penting. Kehadiran tersebut memastikan bahwa setiap masukan dan rekomendasi yang disampaikan oleh para penilai dapat ditindaklanjuti secara konkret, bukan sekadar dicatat di atas kertas tanpa aksi nyata.
Peringatan Etis Pemanfaatan Kecerdasan Buatan
Dalam keterangannya, Harry juga mengingatkan pentingnya pemanfaatan perkembangan teknologi, khususnya Artificial Intelligence (AI), secara bertanggung jawab. Ia menyoroti risiko penyalahgunaan inovasi teknologi dalam konteks pelayanan di tingkat kelurahan. "Jangan sampai inovasi ini justru digunakan untuk kejahatan. Badan publik yang memperoleh predikat informatif, tetapi tidak memiliki integritas, tentu akan menjadi percuma," tegasnya. Pernyataan ini menjadi pengingat keras bahwa label 'informatif' tidak boleh mengaburkan esensi etika dan keamanan data publik.
Optimasi Informasi Berbasis Potensi Wilayah
Sementara itu, Ferid Nugroho, Ketua Bidang Edukasi, Sosialisasi, dan Advokasi (ESA) KI DKI Jakarta, mengingatkan bahwa kelurahan sebagai ujung tombak pemerintahan harus mampu menyediakan informasi publik secara berkala dan setiap saat. Ia mendorong kelurahan untuk mengoptimalkan media sosial dalam menyampaikan program, termasuk penanganan sampah, serta menyediakan daftar informasi dikecualikan sesuai penetapan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) DKI Jakarta. Ferid juga mengajak kelurahan mengembangkan informasi berbasis potensi wilayah untuk mendukung visi Jakarta sebagai kota global, dengan menyajikan data strategis melalui kanal digital, antara lain:
- Potensi risiko bencana seperti banjir dan kebakaran.
- Lokasi fasilitas kesehatan seperti puskesmas dan rumah sakit.
- Informasi fasilitas kegiatan masyarakat dan pusat kuliner.
BERITA TERKAIT (Berita Daerah)

Jakpus Luncurkan GEMMA: Wujudkan Fondasi Karakter melalui Wajib Belajar Prasekolah

Akselerasi Betonisasi Jalan Jepara-Pati: Target Rampung 25 Desember 2026 untuk Dorong Ekonomi Utara

Skandal Tragis: Ayah Kandung Sopir Odong-odong Tangsel Diringkus usai Diduga Cabuli Anak hingga Kehamilan
