OJK Serahkan Dua Tersangka Korupsi BPRS Khasanah Ummat ke Kejaksaan, Rugi Rp1,72 Miliar
Mengamati dinamika politik nasional dan kebijakan pemerintah secara kritis.

- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi melimpahkan dua tersangka dugaan tindak pidana perbankan syariah di PT BPRS Khasanah Ummat Banyumas, Jawa Tengah, ke Kejaksaan Negeri Banyumas pada Kamis (12/11).
- Dua individu yang kini berstatus terdakwa tersebut adalah TR , yang menjabat sebagai Direktur Utama PT BPRS Khasanah Ummat, dan AHK , pihak terafiliasi yang berperan sebagai konsultan bisnis.
- OJK menduga keduanya terlibat dalam penyimpangan penyaluran pembiayaan yang tidak sesuai ketentuan.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi melimpahkan dua tersangka dugaan tindak pidana perbankan syariah di PT BPRS Khasanah Ummat Banyumas, Jawa Tengah, ke Kejaksaan Negeri Banyumas pada Kamis (12/11). Langkah hukum Tahap II atau penyerahan tersangka dan barang bukti ini dilakukan setelah berkas perkara dinyatakan lengkap atau P-21 oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada 11 November 2026, menandai akhir dari proses penyidikan yang melibatkan kerugian signifikan di sektor keuangan syariah.
Dua individu yang kini berstatus terdakwa tersebut adalah TR, yang menjabat sebagai Direktur Utama PT BPRS Khasanah Ummat, dan AHK, pihak terafiliasi yang berperan sebagai konsultan bisnis. OJK menduga keduanya terlibat dalam penyimpangan penyaluran pembiayaan yang tidak sesuai ketentuan. Kasus ini mengungkap adanya 21 fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada 20 nasabah selama periode Mei 2018 hingga September 2021, dengan potensi kerugian negara dan korban mencapai sekitar Rp1,72 miliar.
Ancaman Hukum Berdasarkan UU P2SK
Penanganan perkara ini menjadi salah satu implementasi nyata dari penguatan regulasi sektor jasa keuangan di Indonesia. Tersangka TR disangkakan melanggar Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Alternatif dakwaan lain yang disiapkan adalah Pasal 63 ayat (4) huruf b. Sementara itu, AHK menghadapi sangkaan berdasarkan Pasal 64 atau Pasal 63 ayat (2) dalam regulasi yang sama, menunjukkan keseriusan hukum dalam menjerat seluruh pihak yang bertanggung jawab atas kelalaian dan penyimpangan tersebut.
Penyidikan Bertahap dan Penguatan Integritas Industri
Proses hukum ini bukan sekadar tindakan reaktif, melainkan tindak lanjut dari pengawasan OJK yang sistematis, mencakup pengawasan rutin, pemeriksaan khusus, penyelidikan, hingga penyidikan. OJK menyatakan komitmennya untuk terus memperkuat koordinasi dengan Polri dan Kejaksaan RI guna memastikan penegakan hukum yang profesional. Melalui upaya ini, regulator berjanji menjaga integritas industri, meningkatkan perlindungan konsumen, serta memulihkan kepercayaan publik terhadap sektor jasa keuangan nasional yang terus berkembang.
BERITA TERKAIT (Berita Nasional)

Percepatan IKN Berjalan: Otorita Dorong Proyek Gedung & Kolam Retensi, Investor Tiongkok Injeksi Rp1,25 Triliun

Polres Kotabaru Gerebek Gudang Rokok Ilegal di Pulau Laut Utara, Satu Pelaku Diamankan

Kemenekraf Dorong Seruniaudio dari Yogyakarta Tembus Pasar Global, Inovasi Audio Imersif Jadi Kunci Karier Baru
