Wamendagri Bima Arya Sentil Kepala Daerah yang Prioritaskan Elektabilitas Ketimbang Data IPM

Revolusi data kini menjadi prasyarat mutlak bagi penyelenggara negara dalam merumuskan kebijakan strategis. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto secara tegas menyentil fenomena di mana sebagian kepala daerah lebih tertarik memburu popularitas dan elektabilitas daripada menelaah metrik fundamental seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Kritik ini disampaikan saat ia membuka Forum Akselerasi Ekonomi Daerah regional Sumatra di Medan, Kamis (12/11/2026).

"Banyak kepala daerah yang tidak suka berbicara data, menganalisis data. Survei yang dilihat pun (mengenai) elektabilitas (dan) popularitas," ungkap Bima. Ia menekankan bahwa pemahaman terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang dalam memungkinkan pemimpin daerah memetakan strategi konkret untuk meningkatkan angka harapan hidup dan kesejahteraan, alih-alih bergantung pada 'autopilot' yang tidak terukur secara efektif. Pendekatan berbasis data ini diharapkan dapat mengakselerasi capaian target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen.

Sinergi Lintas Lembaga untuk Akselerasi Ekonomi

Forum yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian PPN/Bappenas, dan Badan Pusat Statistik (BPS) ini menjadi krusial karena menyatukan para pengambil keputusan di tingkat pusat dan daerah. Kehadiran Wakil Kepala BPS Sonny Harry Budiutomo Harmadi yang juga mengisi keynote speech menunjukkan komitmen institusional untuk memperkuat basis statistik daerah. Acara ini tidak hanya sekadar diskusi, melainkan ruang untuk menukar praktik terbaik yang dapat diadopsi secara luas di berbagai wilayah Indonesia, dengan tujuan bersama mempercepat transformasi struktural ekonomi lokal. Konektivitas antara data statistik dan kebijakan fiskal daerah menjadi inti dari forum yang mengusung tema besar 'Daerah Kuat Indonesia Berdaulat' tersebut.

Transformasi Komoditas Unggulan Sumatra

Dalam konteks regional Sumatra, forum ini memfokuskan diskusi pada tema spesifik: 'Dari Sumber Daya Menuju Kesejahteraan Bersama Hilirisasi Hutan, Perkebunan & Manufaktur'. Pemerintah pusat dan daerah diharapkan dapat merumuskan langkah konkret untuk meningkatkan nilai tambah dari komoditas unggulan tersebut. Transformasi ini berfokus pada tiga sektor utama yang menopang ekonomi wilayah:

• Hilirisasi produk kehutanan untuk meningkatkan kualitas dan daya saing global
• Peningkatan efisiensi rantai pasok dan teknologi di sektor perkebunan
• Pengembangan kapasitas industri manufaktur yang berorientasi pada nilai tambah

Dengan mengintegrasikan analisis Indeks Pembangunan Manusia (IPM) ke dalam perencanaan sektor-sektor ini, kepala daerah di Sumatra diharapkan mampu mencapai kesejahteraan ekonomi yang lebih merata dan berkelanjutan, mengubah potensi sumber daya alam menjadi kekuatan ekonomi nyata bagi negara.