Pemkot Jakut dan KSOP Gratiskan E-Pas Kecil bagi 30 Nelayan Muara Angke untuk Perkuat Legalitas & Keselamatan

Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Utara bekerja sama dengan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas IV Muara Angke resmi menggratiskan penerbitan Elektronik Pas Kecil (E-Pas Kecil) bagi para nelayan di kawasan Muara Angke, Penjaringan. Langkah strategis ini diambil untuk menertibkan administrasi kapal sekaligus meningkatkan standar keselamatan operasi pelayaran di perairan utara ibu kota. Inisiatif 'jemput bola' ini menjadi wujud nyata komitmen pemerintah dalam memastikan setiap armada nelayan memiliki legalitas yang valid tanpa membebani biaya administratif bagi masyarakat pesisir.

Kegiatan verifikasi dan penerbitan dokumen tersebut dilaksanakan pada Kamis (12/11/2026) di Gedung Biru Pelelangan Ikan, Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara. Dalam pelaksanaan tahap awal ini, sebanyak 30 perahu nelayan telah berhasil diverifikasi dan diterbitkan E-Pas Kecil secara gratis. Selain dokumen legalitas, para nelayan juga menerima bantuan jaket penyelamat (life jacket) sebagai perangkat keselamatan wajib. Kepala Seksi Kelautan dan Perikanan Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (KPKP) Jakarta Utara, Riyadi Akbar, menegaskan bahwa layanan ini bertujuan untuk melengkapi syarat administrasi melaut secara menyeluruh.

Optimalisasi Pendataan Armada dan Penegakan Legalitas

E-Pas Kecil merupakan dokumen legalitas wajib bagi kapal nelayan berukuran di bawah tujuh Gross Tonnage (GT). Kehadiran dokumen ini krusial bagi pemerintah untuk melakukan pendataan dan verifikasi terhadap armada kapal yang aktif beroperasi di perairan Jakarta Utara. "Pendataan ini penting untuk mengetahui jumlah riil armada sekaligus mendukung pengawasan dan keselamatan pelayaran," ujar Riyadi Akbar. Dengan data yang akurat, potensi pelanggaran atau operasi ilegal dapat diminimalisir, dan pemerintah dapat merumuskan kebijakan perikanan yang lebih berbasis data riil di lapangan. Proses pengurusan yang semula dianggap rumit kini difasilitasi secara langsung di lokasi aktivitas nelayan, di mana pemohon cukup melengkapi dokumen kapal dan melakukan pengukuran fisik untuk penerbitan dokumen.

Kolaborasi Lintas Instansi untuk Kesejahteraan Nelayan

Kepala Kantor KSOP Kelas IV Muara Angke, Cahyo Eko Putratanto, memaparkan bahwa kemudahan akses layanan ini didukung oleh edukasi keselamatan pelayaran yang menyertai proses penerbitan. Pemberian jaket keselamatan diharapkan dapat meningkatkan kesiapsiagaan nelayan dalam menghadapi berbagai risiko di laut. Respons positif juga datang dari pemerintah setempat; Lurah Kamal Muara, Fahrozi Hardi, menyambut baik kolaborasi antar-instansi ini karena memberikan kemudahan legalitas sekaligus memperkuat perlindungan keselamatan. "Kami sangat mendukung layanan ini agar legalitas kapal semakin tertib dan keselamatan nelayan saat melaut semakin diperhatikan," kata Fahrozi. Ia berharap sinergi ini terus berlanjut guna mendukung aktivitas perikanan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir secara berkelanjutan.