DJP Gandeng Singapura Perangi Transfer Pricing dan Manipulasi Faktur yang Gerus Laba Negara

Dirjen Pajak Bimo Wijayanto menegaskan bahwa Direktorat Jenderal Pajak (DJP) akan mempererat kolaborasi bilateral dengan Singapura untuk mempersempit celah penghindaran pajak internasional. Langkah strategis ini difokuskan pada pemberantasan modus operandi seperti transfer pricing dan manipulasi faktur (misinvoicing) yang dinilai secara signifikan menggerus basis pajak dalam negeri serta merugikan penerimaan negara secara sistemik.

Kerja sama lintas negara tersebut akan dikoordinasikan langsung oleh Kementerian Luar Negeri dengan melibatkan DJP dan kementerian terkait lainnya. Fokus utama dari kesepakatan ini adalah mekanisme pertukaran data (data exchange) guna memperkuat standar kepatuhan korporasi di kedua yurisdiksi. "Kami berdiskusi tentang data yang bisa dipertukarkan untuk memperkuat kepatuhan korporasi, baik di Indonesia maupun di Singapura. Tentunya juga diselaraskan dengan reformasi di sisi lain, reformasi tata kelola mineral kritis, mineral strategis, dan sumber daya alam termasuk sawit," ujar Bimo saat menghadiri acara Media Gathering DJP 2026 di Bogor, Kamis (12/11).

Menjaring Underinvoicing dengan Dukungan Data Ekspor-Impor

Selain jalur diplomatik, DJP juga melakukan sinergi dengan entitas BUMN, yakni PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI), untuk menekan praktik underinvoicing dan transfer pricing. Inisiatif ini menempatkan DJP pada posisi strategis untuk mendukung proses rekonsiliasi data ekspor-impor yang dilaksanakan oleh DSI, bahkan melakukan validasi sebelum barang fisik diekspor. Pendekatan hulu ini memungkinkan otoritas pajak mendeteksi serta memblokir potensi manipulasi nilai transaksi sejak tahap awal. "Kami juga terlibat aktif di situ untuk memastikan rekonsiliasinya bisa berjalan sehingga bisa kami cegah potensi-potensi misinvoicing sejak awal, termasuk juga potensi-potensi transfer pricing yang dalam tanda kutip merugikan negara kita sebagai negara sumber ekonominya," tegas Bimo.

Persaingan Pajak Adil dan Penanganan Dampak Lingkungan

Dalam forum sebelumnya, Bimo mengungkapkan bahwa diskusi tingkat tinggi dengan Perdana Menteri Singapura terfokus pada tiga pilar utama: penyelesaian bersama kebakaran hutan dan lahan (karhutla), transfer pricing, serta misinvoicing. Ketiga isu ini telah bertransformasi menjadi agenda antarnegara untuk menciptakan iklim persaingan pajak yang lebih adil dan transparan. Praktik transfer pricing dan manipulasi pembebanan biaya kini menjadi sorotan tajam karena sering kali menggerus laba perusahaan yang dilaporkan di Indonesia dengan modus mengalihkan keuntungan ke luar negeri melalui marketing fee dalam jumlah besar.

"Dilarikan laba ke sana, di kita dibebankan biaya. Di kita dibebankan marketing fee banyak sekali yang akhirnya menjadi merugi di sini," paparnya menjelaskan skema penghindaran tersebut. Di samping aspek perpajakan, kesepakatan Indonesia-Singapura ini juga mengunci pembahasan terkait konsekuensi investasi yang mengabaikan kelestarian lingkungan. Bimo menambahkan bahwa kedua negara siap merumuskan sanksi antarnegara jika diperlukan. Sebagai catatan penting dalam konteks ini, transfer pricing adalah penetapan harga transaksi antarperusahaan berafiliasi (hubungan istimewa) yang kini menjadi prioritas pengawasan utama otoritas pajak global untuk menjaga keadilan fiskal nasional.