Resmi Undur Diri, Gibran Rakabuming Tetap Terima Pensiun 100% Gaji Pokok dan Fasilitas Lengkap

Gibran Rakabuming Raka resmi menyampaikan surat pengunduran dirinya dari jabatan Wakil Presiden ke-14 RI kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada Kamis (12/11/2026). Keputusan mundur sebelum masa jabatan 2024-2029 berakhir ini tidak menghilangkan hak-hak finansial mantan wakil presiden tersebut, di mana ia tetap berhak menerima penghasilan purna tugas yang signifikan sesuai regulasi negara.

Mekanisme pemberian hak ini berlandaskan kuat pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan Administratif Presiden dan Wakil Presiden, serta Bekas Presiden dan Wakil Presiden. Berdasarkan penjelasan Pasal 6 undang-undang tersebut, setiap pemberhentian presiden atau wakil presiden secara hukum dikategorikan sebagai 'pemberhentian dengan hormat', kecuali MPR secara tegas menetapkan sebaliknya dalam ketetapannya. Status 'pemberhentian dengan hormat' inilah yang menjadi kunci dasar hukum bagi mantan pejabat untuk tetap memperoleh jaminan kesejahteraan pasca-mengakhiri tugas di lingkup pemerintahan.

Hak Pensiun Pokok dan Tunjangan Pegawai Negeri

Secara spesifik, ayat 2 Pasal 6 UU No. 7 Tahun 1978 menegaskan bahwa besaran pensiun pokok bagi pejabat yang berhenti dengan hormat ditetapkan sebesar 100% dari gaji pokok terakhir yang diterima selama menjabat. Hak ini diiringi oleh tunjangan-tunjangan tambahan yang setara dengan ketentuan pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain aspek pendapatan tetap, terdapat pula dukungan operasional yang tetap dialokasikan untuk kenyamanan kehidupan purna tugas mantan wakil presiden tersebut.

Jaminan Kehidupan, Perumahan, dan Staf Pendukung

Di luar pensiun pokok, Gibran juga dijamin mendapatkan alokasi biaya rumah tangga yang mencakup pemeliharaan utilitas dasar seperti air, listrik, dan telepon. Jaminan tersebut diperluas hingga mencakup seluruh biaya perawatan kesehatan untuk dirinya dan keluarganya secara menyeluruh. Dari sisi fasilitas fisik dan logistik, undang-undang menjamin penyediaan sebuah rumah kediaman yang layak lengkap dengan perlengkapannya, serta satu unit kendaraan milik negara yang dilengkapi pengemudi resmi. Di sisi akhir masa penugasannya, ia juga memiliki hak untuk mempertahankan sebuah staf pendamping yang terdiri dari Pegawai Negeri untuk mendukung aktivitas purna tugas. Seluruh fasilitas dan hak keuangan ini mulai terhitung pembayarannya dari bulan berikutnya setelah proses pemberhentian dengan hormat dinyatakan resmi.