Pemprov Jateng Dorong Tata Kelola Transparan, 74 Persen SKPD Raih Kategori Informatif
Mengamati dinamika politik nasional dan kebijakan pemerintah secara kritis.

- Langkah strategis ini bertujuan agar warga tidak hanya menjadi penerima pasif layanan, tetapi juga mitra aktif dalam memantau jalannya roda pemerintahan.
- Untuk mewujudkan visi tersebut, Pemprov Jateng mengembangkan berbagai kanal informasi dan layanan digital yang terintegrasi.
- Di sektor kesehatan, komitmen ini diwujudkan melalui aplikasi RSMS Online milik RSUD Prof.
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, di bawah kepemimpinan Wakil Gubernur Taj Yasin Maimoen, menegaskan komitmen kuatnya dalam menjadikan keterbukaan informasi publik sebagai pilar utama penyelenggaraan pemerintahan. Melalui forum Uji Publik Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2026 di Jakarta, Pemprov Jateng menyatakan bahwa transparansi bukan sekadar formalitas, melainkan fondasi esensial yang memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pengawasan tata kelola negara. Langkah strategis ini bertujuan agar warga tidak hanya menjadi penerima pasif layanan, tetapi juga mitra aktif dalam memantau jalannya roda pemerintahan.
Untuk mewujudkan visi tersebut, Pemprov Jateng mengembangkan berbagai kanal informasi dan layanan digital yang terintegrasi. Inovasi utama yang diperkenalkan adalah aplikasi PPID Mobile, sebuah platform yang memungkinkan masyarakat untuk mengakses data publik, mengajukan keberatan, hingga melakukan pengawasan langsung terhadap kebijakan daerah. Di sektor kesehatan, komitmen ini diwujudkan melalui aplikasi RSMS Online milik RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo. Layanan ini memberikan akses real-time bagi masyarakat untuk mengetahui jadwal dokter, ketersediaan tempat tidur, hingga fasilitas rumah sakit lainnya, sehingga meningkatkan kemudahan akses layanan kesehatan.
Kerangka Digital dan Penguatan Literasi Masyarakat
Di samping penyediaan infrastruktur digital, Pemprov Jateng juga gencar memacu literasi keterbukaan informasi. Kegiatan penguatan kapasitas ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah kabupaten/kota, organisasi perangkat daerah, hingga lembaga pengawasan independen. Pendekatan kolaboratif ini dirancang untuk membangun tata kelola pemerintahan yang responsif dan berintegritas. Wagub Jateng, yang akrab disapa Gus Yasin, menekankan bahwa pengawasan tidak boleh hanya dibebankan kepada aparat, melainkan harus melibatkan partisipasi masyarakat secara luas untuk menciptakan sistem check and balance yang efektif.
Acapaian Evaluasi 2025 dan Reformasi Manajemental
Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik tahun 2025, dari 35 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemprov Jateng, sebanyak 26 SKPD atau 74,28 persen telah berhasil meraih predikat Informatif. Capaian positif ini turut diikuti oleh seluruh tujuh rumah sakit daerah milik provinsi yang secara keseluruhan telah mencapai kategori Informatif.
- 26 dari 35 SKPD meraih kategori Informatif (74,28%).
- Seluruh 7 rumah sakit daerah mencapai kategori Informatif.
- Penerapan mekanisme manajemen talenta untuk transparansi pengisian jabatan.
Selanjutnya, penerapan keterbukaan ini merambah ke dalam tata kelola birokrasi internal, khususnya pada proses pengisian jabatan pejabat. Pemprov Jateng menerapkan mekanisme manajemen talenta yang mengedepankan kompetensi dan profesionalisme. Proses seleksi dilakukan secara terbuka melalui tahapan asesmen, verifikasi, hingga uji kompetensi. Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan pengisian jabatan berjalan sesuai ketentuan yang berlaku serta menutup ruang bagi praktik titip jabatan, sehingga memperkuat akuntabilitas dan kredibilitas organisasi pemerintahan.
BERITA TERKAIT (Berita Nasional)

PPATK Ungkap Jejak Keuangan Tindak Pidana Semester I-2026 Tembus Rp416,58 Triliun

Kemenhub Siagakan 352 Pesawat dan Ribuan Personel Hadapi Lonjakan Nataru 2026/2027

Reformasi Etik Polri: Kapolri Terbitkan Perpol Baru, Anggota Majelis Kini Bisa Berpangkat Lebih Rendah
