Reformasi Etik Polri: Kapolri Terbitkan Perpol Baru, Anggota Majelis Kini Bisa Berpangkat Lebih Rendah
Fokus pada liputan mendalam dan isu-isu sosial yang berdampak pada masyarakat luas.

- Kapolri **Jenderal Suyudi Ario Seto** resmi menerbitkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) Nomor 4 Tahun 2026.
- Aturan ini mengubah secara fundamental prosedur Komisi Kode Etik (KKEP) Polri, sebuah langkah strategis yang diambil menjelang pelaksanaan sidang etik terhadap mantan Kapolri **Listyo Sigit Prabowo**.
- Kadiv Humas Polri, **Irjen Johnny Edison Isir**, mengonfirmasi penerbitan regulasi tersebut yang disahkan dan diundangkan pada Senin, 16 November 2026.
Presiden Joko Widodo... Wait, correction based on source. Kapolri **Jenderal Suyudi Ario Seto** resmi menerbitkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) Nomor 4 Tahun 2026. Aturan ini mengubah secara fundamental prosedur Komisi Kode Etik (KKEP) Polri, sebuah langkah strategis yang diambil menjelang pelaksanaan sidang etik terhadap mantan Kapolri **Listyo Sigit Prabowo**. Perubahan paling signifikan terletak pada fleksibilitas komposisi majelis hakim etik, di mana anggota KKEP kini diizinkan memiliki pangkat yang lebih rendah dari terduga pelanggar, sebuah penyesuaian yang sebelumnya tidak diizinkan secara eksplisit dalam aturan lama.
Kadiv Humas Polri, **Irjen Johnny Edison Isir**, mengonfirmasi penerbitan regulasi tersebut yang disahkan dan diundangkan pada Senin, 16 November 2026. Isir mengakui bahwa rencana sidang etik terhadap Listyo Sigit menjadi salah satu pertimbangan utama dalam penyusunan Perpol Nomor 4/2026 ini. Terdapat sembilan poin perubahan dan penambahan norma yang dirancang untuk memperlancar proses penegakan kode etik di institusi Polri.
Perubahan Komposisi Majelis dan Fleksibilitas Pangkat
Salah satu ketentuan krusial yang mengalami revisi adalah aturan mengenai susunan anggota majelis KKEP. Berdasarkan Pasal 42 Perpol Nomor 4 Tahun 2026, keanggotaan KKEP kini tidak lagi terbatas pada personel yang berpangkat sama atau lebih tinggi. Aturan baru memperbolehkan anggota majelis memiliki pangkat yang setingkat lebih tinggi, sama, atau bahkan maksimal dua tingkat lebih rendah dari pangkat terduga pelanggar. "Dengan demikian, pangkat lebih rendah satu tingkat dan lebih rendah dua tingkat dapat menjadi anggota KKEP," jelas Isir. Perubahan ini bertujuan untuk memperluas pool calon hakim etik dan mencegah potensi deadlock atau konflik kepentingan yang berkaitan dengan hierarki pangkat yang ketat.
Adopsi Teknologi dalam Sidang Etik
Selain perubahan struktural, Perpol baru juga mengakomodasi aspek administratif dan teknis persidangan. Melalui perubahan pada Pasal 59 ayat (2), sidang KKEP kini dapat dilaksanakan secara daring dengan persetujuan Ketua KKEP. Aturan ini menyatakan bahwa: "Sidang KKEP wajib dihadiri oleh terduga pelanggar secara langsung atau melalui media elektronik atas persetujuan Ketua KKEP." Penyesuaian serupa juga diterapkan pada susunan keanggotaan KKEP Banding, di mana Pasal 74 ayat (3) kini mengizinkan anggota majelis banding berasal dari personel dengan pangkat yang lebih rendah hingga dua tingkat, menggantikan aturan lama yang mewajibkan kesetaraan atau superioritas pangkat. Reformasi ini menandai era baru dalam penegakan etik Polri yang lebih adaptif terhadap teknologi dan dinamika struktur organisasi.
BERITA TERKAIT (Berita Nasional)

PPATK Ungkap Jejak Keuangan Tindak Pidana Semester I-2026 Tembus Rp416,58 Triliun

Kemenhub Siagakan 352 Pesawat dan Ribuan Personel Hadapi Lonjakan Nataru 2026/2027

Kronologi Dibeberkan ESDM: Ledakan Kilang PPSDM Migas Cepu Clowat Satu Pekerja Ketiga
