Gubernur Aceh Mualem Tetapkan Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi hingga Januari 2027

Gubernur Aceh Muzakir Manaf, yang akrab disapa Mualem, resmi menetapkan status siaga darurat bencana hidrometeorologi di wilayah Aceh terhitung mulai 11 November 2026 hingga 31 Januari 2027. Penetapan ini merupakan langkah strategis pemerintah daerah untuk mengantisipasi dan mempersiapkan kesiapsiagaan menghadapi potensi ancaman bencana yang dipicu oleh peningkatan curah hujan. Kebijakan tersebut diambil setelah mempertimbangkan perkembangan kondisi cuaca terkini serta rekomendasi teknis dari lembaga terkait, guna memastikan respons cepat dan terkoordinasi saat keadaan darurat terjadi di berbagai daerah di Aceh.

Dasar hukum dan teknis dari penetapan ini merujuk pada dua dokumen penting yang baru diterbitkan pada 10 November 2026. Pertama, Surat Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 300.2.8/8836/SJ yang membahas kesiapsiagaan dan penanganan darurat pasca-bencana di wilayah Sumatera. Kedua, hasil analisis dan prediksi curah hujan bulanan dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas I Sultan Iskandar Muda Banda Aceh, yang tercatat dalam surat bernomor E.B/ME.02.04/056/KBTJ/XI/2026. Mualem menegaskan bahwa seluruh Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) kini diperintahkan untuk meningkatkan kewaspadaan dan memperkuat langkah antisipatif terhadap kemungkinan terburuk dari fenomena hidrometeorologi.

Perintah Pemantauan Intensif dan Mobilisasi Sumber Daya

Dalam instruksi spesifik yang dirilis di Banda Aceh pada Rabu, Mualem menekankan pentingnya mekanisme pemantauan kondisi di seluruh kabupaten/kota selama 24 jam. Setiap SKPA wajib melaporkan setiap kejadian bencana secara segera untuk memastikan data terkini. Selain itu, koordinasi dengan Satuan Tugas (Satgas) Pemulihan Pascabencana, kementerian/lembaga vertikal, dan pemangku kepentingan lainnya harus terus dipertebal. Kesiapan sumber daya manusia dinilai krusial, di mana personel harus selalu dalam kondisi siaga untuk dapat segera dikerahkan ke titik-titik yang berpotensi terdampak, sehingga penanganan di lapangan dapat dilakukan secara cepat dan efektif.

Sinergi Antarinstansi untuk Percepatan Tanggap Darurat

Untuk mendukung operasional di lapangan, Mualem secara khusus meminta agar Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA) bersinergi erat dengan Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim), serta Dinas Pengairan. Instansi tersebut diwajibkan untuk menyiagakan peralatan evakuasi dan logistik agar dapat segera dimobilisasi ke lokasi bencana jika diperlukan. Melalui langkah ini, Pemerintah Provinsi Aceh berharap seluruh unsur pemerintahan dapat menjaga kewaspadaan tinggi, sehingga respons penanganan darurat dapat berjalan mulus dan meminimalkan dampak bencana hidrometeorologi pada masyarakat selama masa siaga darurat berlangsung.