Pemerintah Kerek Pasokan Listrik dan Air untuk Data Center Batam dengan Teknologi SWRO
Jurnalis senior dengan pengalaman 15 tahun meliput isu politik dan berita nasional di Indonesia.

- Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Dradjad Hari Wibowo menegaskan komitmen pemerintah dalam menjamin ketersediaan pasokan tenaga listrik dan air baku di Batam, Kepulauan Riau.
- Langkah strategis ini dilakukan untuk menopang keberlanjutan investasi bernilai tinggi pada industri pusat data ( data center ) di Nongsa Digital Park .
- Menurut Dradjad, kepastian infrastruktur energi dan air merupakan fondasi krusial agar Indonesia tidak kehilangan momentum dalam pengembangan ekonomi digital.
Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Dradjad Hari Wibowo menegaskan komitmen pemerintah dalam menjamin ketersediaan pasokan tenaga listrik dan air baku di Batam, Kepulauan Riau. Langkah strategis ini dilakukan untuk menopang keberlanjutan investasi bernilai tinggi pada industri pusat data (data center) di Nongsa Digital Park. Menurut Dradjad, kepastian infrastruktur energi dan air merupakan fondasi krusial agar Indonesia tidak kehilangan momentum dalam pengembangan ekonomi digital.
"Pengembangan industri masa depan seperti data center dan ekonomi digital di Nongsa Digital Park harus kita kawal momentumnya, termasuk kepastian pasokan energi dan air baku. Jangan sampai kita kehilangan peluang strategis ini," ujar Dradjad saat bertemu dengan Wali Kota Batam sekaligus Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam, Amsakar Achmad, di Kantor BP Batam pada Selasa (10/11/2026).
Rekayasa Cuaca dan Teknologi SWRO Jadi Solusi Ketersediaan Air
Untuk memenuhi lonjakan kebutuhan air industri tanpa mengorbankan pasokan bagi masyarakat, pemerintah dan BP Batam merancang solusi teknis yang inovatif. Strategi ini mencakup pemanfaatan teknologi Sea Water Reverse Osmosis (SWRO) untuk mengolah air laut menjadi air bersih, serta pemanfaatan rekayasa cuaca. Pendekatan ganda ini bertujuan untuk memastikan industri data center dapat beroperasi optimal secara berkelanjutan.
Secara paralel, pemerintah memperkuat aspek regulasi dan tata kelola di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam. Penguatan ini difokuskan pada implementasi dua aturan baru yang menjadi kunci efisiensi logistik dan kepastian hukum, yaitu:
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2025.
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2025.
Pertumbuhan Ekonomi Batam Lampaui Nasional, Investasi Capai Rp59,73 Triliun
Langkah strategis pemerintah ini didukung oleh performa ekonomi Batam yang terus melaju positif. Pada triwulan II 2026, pertumbuhan ekonomi Batam tercatat mencapai 7,28 persen, angka ini lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau (6,99 persen) dan pertumbuhan ekonomi nasional (5,29 persen).
Sementara itu, realisasi investasi di Batam hingga triwulan III 2026 telah menembus Rp59,73 triliun. Capaian ini setara dengan 85,33 persen dari target tahunan yang telah ditetapkan sebesar Rp70 triliun. Pemerintah menjadikan Batam sebagai benchmark atau model percontohan bagi kawasan ekonomi strategis lainnya di Indonesia, dengan harapan penguatan infrastruktur dan tata kelola ini dapat meningkatkan daya saing industri nasional secara menyeluruh.
BERITA TERKAIT (Berita Nasional)

Gibran Resmi Undur Diri dari Wapres RI, MPR Siapkan Paripurna Pemilih Pengganti dalam 60 Hari

Pramono Anung Setujui Penggratisan Sewa Kios Selama 6 Bulan bagi 206 PKL Relokasi di Kebayoran Lama

Emil Dardak: Kesiapan Pemda Kunci Keberhasilan Skema Creative Financing Infrastruktur
