Emil Dardak: Kesiapan Pemda Kunci Keberhasilan Skema Creative Financing Infrastruktur

Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak menegaskan pentingnya kecermatan dalam adopsi skema pembiayaan kreatif atau creative financing. Menurut Emil, implementasi skema ini di tingkat daerah sangat bergantung pada kebijakan pemerintah pusat dan tidak dapat diterapkan secara seragam karena perbedaan kondisi fiskal masing-masing wilayah.

Konsep creative financing merujuk pada praktik pendanaan proyek infrastruktur atau belanja modal yang memanfaatkan sumber anggaran di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Skema ini melibatkan berbagai pihak non-pemerintah, termasuk sektor swasta, lembaga nonpemerintah, hingga instrumen pembiayaan inovatif lainnya. Emil menekankan bahwa ruang lingkup penerapannya harus dilihat secara kontekstual agar tidak justru membebani keuangan daerah dengan risiko fiskal yang baru.

Adaptasi Kebijakan Pusat dan Potensi Lokal

Emil menjelaskan bahwa ketergantungan pada kebijakan pusat terjadi karena otoritas dan kerangka regulasi untuk creative financing sering kali diinisiasi oleh Jakarta. Oleh karena itu, pemerintah daerah (pemda) memiliki tanggung jawab untuk menyesuaikan instrumen tersebut dengan realitas ekonomi lokal. "Creative financing itu intinya artinya membiayai kebutuhan infrastruktur, membiayai kebutuhan belanja modal dari luar APBD," ujar Emil dalam program Senator Menyapa episode kedua di Jakarta, Kamis (12/11). Penyesuaian ini krusial untuk memastikan bahwa investasi yang masuk sejalan dengan kemampuan fiskal dan kebutuhan spesifik setiap wilayah.

Model Availability Payment di Madiun

Salah satu instrumen yang disoroti Emil adalah availability payment melalui mekanisme Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Sebagai contoh, Emil memaparkan penerapannya di Kota Madiun, di mana skema ini digunakan untuk memperbarui penerangan jalan umum. Dalam model ini, pembayaran kepada penyedia jasa ditagihkan berdasarkan ketersediaan layanan, dengan sumber dana berasal dari pajak penerangan jalan setempat.

Emil mengingatkan bahwa skema seperti availability payment memiliki korelasi langsung dengan faktor demografis dan ekonomi. "Konsep availability payment ini biasanya berbanding lurus dengan tingkat kepadatan penduduk dan pertumbuhan ekonomi. Maka KPBU bisa menjadi instrumen di daerah-daerah yang memang punya potensi," jelasnya. Implikasinya, daerah dengan kepadatan penduduk rendah atau ekonomi yang stagnan mungkin tidak layak menerapkan skema ini secara langsung. Diskusi mendalam tentang hal ini berlanjut dalam forum Senator Menyapa yang mengangkat tema "Anggaran Adil, Pelayanan Makin Optimal", yang juga menyoroti peran Transfer ke Daerah (TKD) sebagai penopang pemerataan pembangunan secara nasional.