Pramono Anung Setujui Penggratisan Sewa Kios Selama 6 Bulan bagi 206 PKL Relokasi di Kebayoran Lama
Jurnalis senior dengan pengalaman 15 tahun meliput isu politik dan berita nasional di Indonesia.

- Kebijakan ini ditujukan untuk 206 PKL yang sebelumnya berjualan di sepanjang Jalan Baru , Jalan Teuku Nyak Arief , dan Jalan Masjid Al-Huda .
- Perumda Pasar Jaya ditugaskan untuk menyiapkan tempat usaha di Pasar Bata Putih dan Pasar Kebayoran Lama sebagai lokasi penampungan.
- Tujuannya adalah mengembalikan fungsi jalan utama, mengurangi potensi kemacetan, serta memastikan akses kendaraan darurat tetap lancar.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo secara resmi menyetujui kebijakan pembebasan biaya sewa kios selama enam bulan bagi pedagang kaki lima (PKL) yang akan direlokasi ke pasar resmi di kawasan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Keputusan strategis ini diumumkan usai memimpin Rapat Terbatas (Ratas) Tingkat Kecamatan di Kantor Kecamatan Kebayoran Lama, Kamis (12/11/2026), sebagai langkah konkret untuk memastikan para pedagang bersedia melakukan perpindahan tanpa kendala biaya.
Kebijakan ini ditujukan untuk 206 PKL yang sebelumnya berjualan di sepanjang Jalan Baru, Jalan Teuku Nyak Arief, dan Jalan Masjid Al-Huda. Perumda Pasar Jaya ditugaskan untuk menyiapkan tempat usaha di Pasar Bata Putih dan Pasar Kebayoran Lama sebagai lokasi penampungan. Tujuannya adalah mengembalikan fungsi jalan utama, mengurangi potensi kemacetan, serta memastikan akses kendaraan darurat tetap lancar.
Mitigasi Parkir Liar di Kawasan Pondok Indah dan Gandaria City
Di samping relokasi pedagang, penanganan parkir liar menjadi perhatian utama, khususnya di kawasan Pondok Indah dan sekitar Gandaria City. Pemprov DKI Jakarta akan berkoordinasi dengan pengelola pusat perbelanjaan untuk mengoptimalkan fasilitas parkir resmi. Camat Kebayoran Lama, Mustopa, menegaskan kesiapan pemerintah dalam mengatasi permasalahan ini.
- Relokasi 206 PKL dari tiga jalan utama di Kebayoran Lama.
- Pembebasan biaya sewa kios selama enam bulan di pasar resmi.
- Koordinasi dengan pengelola Gandaria City untuk solusi parkir.
Instruksi Peninjauan Lintas Sektor dan Dukungan UMKM
Pramono Anung meminta Dinas Perhubungan, Satpol PP, serta perangkat daerah yang menangani UMKM untuk segera menindaklanjuti penataan tersebut. Langkah ini bertujuan agar pedagang tetap dapat menjalankan usahanya di lokasi yang lebih tertata dan legal, sekaligus mendukung keberlanjutan ekonomi lokal. Kolaborasi lintas sektor ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan kota yang lebih teratur dan nyaman bagi seluruh warga Jakarta.
BERITA TERKAIT (Berita Nasional)

Gibran Resmi Undur Diri dari Wapres RI, MPR Siapkan Paripurna Pemilih Pengganti dalam 60 Hari

Emil Dardak: Kesiapan Pemda Kunci Keberhasilan Skema Creative Financing Infrastruktur

Saham Nvidia Anjlok 8 Persen, Nasib CEO Jensen Huang di Ujung Tanduk
