Pemerintah Dalami Skema Insentif Tekstil Berbasis Ekspor dengan Libatkan Danantara

Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza menegaskan bahwa pemerintah masih melakukan pendalaman komprehensif terkait rencana insentif bagi industri tekstil dan produk tekstil (TPT), khususnya segmen yang berorientasi pada pasar ekspor. Langkah strategis ini tidak hanya berfokus pada pemberian keringanan fiskal semata, melainkan bertujuan meningkatkan kapabilitas produksi domestik agar lebih kompetitif dibandingkan sebelumnya. Peninjauan mendalam ini dilakukan di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, pada Kamis (12/11/2026), menandai komitmen pemerintah untuk menghidupkan kembali sektor manufaktur padat karya.

Mekanisme insentif tersebut melibatkan koordinasi lintas kementerian antara Kementerian Perindustrian (Kemenperin) dan Kemenko Bidang Perekonomian, serta dukungan teknis dari holding BUMN investasi Danantara. Faisol Riza menjelaskan bahwa skema spesifik belum sepenuhnya dipublikasikan karena masih dalam tahap simulasi. "Macam-macam bentuk insentifnya. Skemanya masih disimulasikan. Pasti akan melibatkan Himbara (Himpunan Bank Milik Negara). Sedang berjalan diskusinya," ujar Faisol, mengindikasikan bahwa pendanaan industri akan disinkronkan dengan kebijakan perbankan nasional untuk memastikan daya tarik bagi para produsen.

Peran Strategis Danantara dan Pendalaman Skema Pembiayaan

Komitmen Presiden Prabowo Subianto terhadap industrialisasi nasional menjadi pendorong utama kebijakan ini, di mana Kepala Negara secara khusus menugaskan Danantara untuk merancang skema pembiayaan yang menargetkan perusahaan tekstil yang sedang menghadapi kendala likuiditas. Selain skema baru tersebut, pemerintah juga melanjutkan program KIPK atau Kredit Industri Padat Karya yang diluncurkan dua tahun lalu, dengan sektor tekstil dan alas kaki sebagai penerima manfaat utama. Kemenperin memastikan bahwa plafon kredit tersebut akan dinaikkan pada tahun depan untuk mempercepat pemulihan industri.

Insentif Pajak PPN dan Percepatan Restitusi untuk Ekspor

Sementara itu, Airlangga Hartarto sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menyebutkan bahwa salah satu bentuk insentif yang sedang dikaji adalah fasilitas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk jasa tenaga alih daya (outsourcing). Mengingat siklus produksi tekstil ekspor bersifat musiman, fasilitas PPN ini akan disesuaikan dengan dinamika pesanan agar tetap efisien. Kebijakan ini telah dibahas bersama Menteri Keuangan dan ditargetkan berlaku tahun ini, seiring dengan rencana percepatan proses restitusi pajak bagi perusahaan tekstil untuk memperlancar arus kas mereka.

• Skema insentif melibatkan simulasi bersama Himbara dan Danantara.
• Peningkatan plafon Kredit Industri Padat Karya (KIPK) untuk sektor tekstil dan alas kaki pada tahun depan.
• Fasilitas PPN khusus untuk jasa outsourcing yang disesuaikan dengan siklus produksi musiman.
• Percepatan restitusi pajak bagi produsen tekstil ekspor.