Mendukbangga Gandeng Lintas Sektor Lewat DBPK 2025–2045 untuk Jaminan Kesejahteraan Nasional

Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sekaligus Kepala BKKBN, Wihaji, menegaskan bahwa Desain Besar Pembangunan Kependudukan (DBPK) 2025–2045 dirancang dengan orientasi utama peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kerangka jangka panjang ini menjadi acuan strategis bagi pemerintah pusat dan daerah untuk memastikan arah pembangunan berjalan terencana, berkelanjutan, serta melibatkan berbagai sektor. Dalam keterangan resmi di Jakarta pada Kamis (22/5), Wihaji menekankan bahwa sasaran akhir dari kebijakan ini adalah terciptanya kualitas dan kuantitas penduduk yang baik, asupan gizi yang memadai, pendidikan yang berkualitas, serta kompetensi yang mendukung kemandirian sosial-ekonomi warga.

Arsitektur Kebijakan: DBPK dan Peta Jalan Implementasi

Untuk mengoperasionalkan visi besar tersebut, pemerintah menerbitkan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) 2025–2029 sebagai panduan implementasi lima tahunan. Kedua instrumen ini tidak hanya berisi target, tetapi juga memuat indikator kinerja serta pembagian tanggung jawab yang rinci antarpemangku kepentingan. Wihaji menjelaskan bahwa di dalam peta jalan ini, ditetapkan secara eksplisit indikator apa yang harus dicapai, kementerian dan lembaga mana yang bertanggung jawab, serta pemerintah daerah mana yang wajib melaksanakannya. "Di dalamnya kita susun berbagai indikator, siapa mengerjakan apa... hingga pemerintah daerah mana yang harus menjalankannya," ujar Wihaji. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi tumpang tindih tugas dan memastikan efisiensi eksekusi kebijakan dari tingkat pusat hingga daerah.

Fokus Substantif dan Tantangan Koordinasi Daerah

PJPK memuat 30 indikator pembangunan kependudukan yang memerlukan kolaborasi lintas sektor. Dari jumlah tersebut, tujuh indikator merupakan tugas khusus Kemendukbangga/BKKBN sesuai mandatnya, sementara sisanya melibatkan banyak kementerian/lembaga. Pembangunan kependudukan ini diarahkan pada tiga fokus substantif utama:

• Pengelolaan kuantitas penduduk untuk menjaga keterjangkauan demografis;
• Peningkatan kualitas penduduk melalui penguatan SDM;
• Persebaran dan mobilitas penduduk agar distribusi merata secara nasional.

Wihaji menekankan bahwa jika 30 indikator ini dieksekusi dengan baik, dampaknya akan luar biasa dalam mendorong perkembangan ekonomi dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Sinergi pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci, di mana pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam menerjemahkan kebijakan nasional sesuai karakteristik dan dinamika wilayah masing-masing. Melalui pembagian peran yang jelas dan terintegrasi, potensi penduduk Indonesia diharapkan dapat dioptimalkan sebagai modal pembangunan yang kuat dan berkeadilan.