Pemerintah Himpun Usulan Sektor Riil untuk Dongkrak Valuasi Emiten, Meniru Model Jepang
Jurnalis senior dengan pengalaman 15 tahun meliput isu politik dan berita nasional di Indonesia.

- Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Dradjad Hari Wibowo menegaskan komitmen pemerintah dalam menggalang masukan dari pelaku pasar modal guna meningkatkan valuasi perusahaan tercatat di Indonesia.
- Inisiatif ini dilakukan melalui rapat koordinasi di Jakarta yang membahas perlunya intervensi kebijakan di sektor ekonomi riil agar nilai emiten dapat tumbuh signifikan.
- Dalam forum strategis itu, muncul sejumlah usulan konkret yang akan menjadi bahan utama diskusi lanjutan.
Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Dradjad Hari Wibowo menegaskan komitmen pemerintah dalam menggalang masukan dari pelaku pasar modal guna meningkatkan valuasi perusahaan tercatat di Indonesia. Inisiatif ini dilakukan melalui rapat koordinasi di Jakarta yang membahas perlunya intervensi kebijakan di sektor ekonomi riil agar nilai emiten dapat tumbuh signifikan. "Dari pihak Kemenko Perekonomian, karena kami mengkoordinasikan kebijakan, tadi kami meminta masukan kebijakan ekonomi riil apa saja yang perlu dilakukan agar emiten-emiten kita ini meningkat nilainya," ujar Dradjad usai pertemuan tersebut.
Dalam forum strategis itu, muncul sejumlah usulan konkret yang akan menjadi bahan utama diskusi lanjutan. Fokus pembahasan tidak hanya berhenti pada regulasi pasar keuangan, tetapi juga menyentuh fondasi usaha yang menopang emiten tersebut.
Intervensi Kebijakan Fisik: Dari Pajak hingga Energi Hijau
Beberapa usulan kebijakan di sektor riil yang mengemuka mencakup peninjauan kebijakan perpajakan, optimalisasi bea masuk, serta percepatan pengembangan energi hijau. Menurut Dradjad, masukan tersebut akan segera ditindaklanjuti melalui rapat koordinasi lintas kementerian dan lembaga terkait. Pendekatan ini menandakan bahwa pemerintah menyadari bahwa kenaikan valuasi saham tidak bisa terjadi secara otomatis, melainkan harus didorong oleh penguatan fundamental bisnis di sektor riil yang menjadi basis operasional emiten.
Meniru Reformasi Jepang: Tata Kelola dan Efisiensi Modal
Dalam mengejar target tersebut, pemerintah merujuk pada pengalaman Jepang dan Korea Selatan yang sukses melakukan reformasi tata kelola korporasi. "Meniru reformasi yang ada di Jepang maupun di Korea supaya terjadi peningkatan nilai dari para emiten kita. Di Jepang itu reformasinya dilakukan di tata kelola," jelas Dradjad. Aspek kunci yang didorong adalah perbaikan tata kelola di tingkat direksi, termasuk peningkatan efisiensi penggunaan modal. Dengan efisiensi yang lebih baik, perusahaan diharapkan mampu mencetak kinerja yang lebih baik sehingga semakin menarik bagi investor, baik domestik maupun asing.
BERITA TERKAIT (Berita Nasional)

KAI Targetkan Pemanfaatan Aset Nonangkutan Capai 30 Persen, Optimalkan Lawang Sewu sebagai Warisan Budaya

Bank Mandiri Luncurkan Lelang 2026: Akses Properti dan Kendaraan dengan KPR Bunga Tetap 2,7 Persen

Produksi Migas Pertamina 935.000 BOEPD di Semester I-2026: Terhambat Insiden Pipa TGI & Defisit Listrik
