Majelis Hakim PN Bima Berikan Putusan Lepas Aktivis Uswatun Hasanah, Soroti Urgensi Pemberantasan Narkoba

Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Bima secara resmi menjatuhkan putusan lepas terhadap Uswatun Hasanah, aktivis yang dikenal dengan nama Badai NTB, dalam perkara pencemaran tertulis melalui media elektronik. Putusan yang dibacakan pada Rabu ini menegaskan bahwa perbuatan terdakwa, meskipun terbukti melanggar hukum, dilakukan demi kepentingan umum terkait isu narkotika. Ketua majelis hakim, Nyoman Gede Ngurah Bagus Artana, menyatakan bahwa Uswatun harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum karena adanya dasar peniadaan pidana yang kuat dalam konteks perlindungan hak-haknya.

Dalam amar putusannya di Ruang Kartika PN Bima, majelis hakim menyatakan bahwa Uswatun terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan alternatif kesatu penuntut umum. Namun, hakim menilai terdapat dasar hukum yang membebaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana. Keputusan ini merupakan bentuk pemulihan hak-hak Uswatun dalam kemampuan, kedudukan, harkat, dan martabatnya. Selama proses persidangan berlangsung, aktivis tersebut tidak pernah menjalani penahanan dan tetap didampingi oleh penasihat hukumnya hingga putusan final ini dibacakan.

Dasar Hukum Kepentingan Umum dan Isu Narkoba

Pertimbangan hukum utama dalam putusan ini merujuk pada ketentuan pasal 433 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Hakim menegaskan bahwa kepentingan umum menjadi krusial dalam menilai perbuatan terdakwa, mengingat peredaran narkoba di Kota Bima, Kabupaten Bima, dan Kabupaten Dompu merupakan masalah serius yang sangat diperhatikan oleh masyarakat. Perbuatan Uswatun dinilai sebagai bentuk kepedulian terhadap isu krusial tersebut, sehingga tidak dapat dipandang semata-mata sebagai tindakan pencemaran yang merugikan tanpa konteks sosial.

Kritik Atas Pendekatan Jaksa Penuntut Umum

Majelis hakim menilai bahwa jaksa penuntut umum sebelumnya belum mempertimbangkan aspek kepentingan umum secara memadai dalam tuntutannya. Penilaian jaksa yang didominasi oleh fakta perbuatan murni dinilai mengabaikan latar belakang publik yang melatarbelakangi unggahan tersebut. Alat bukti dalam kasus ini berupa tiga lembar tangkapan layar unggahan akun Facebook Badai NTB yang memuat gambar pamflet dan keterangan. Putusan ini secara tegas membedakan antara terbuktinya perbuatan dan pertanggungjawaban pidana, dengan mengedepankan alasan hukum yang meniadakan pidana demi menjaga keseimbangan antara keamanan hukum dan aspirasi masyarakat terhadap pemberantasan narkotika.