KPK Ungkap Rp800 Juta untuk GRIB Jaya dalam Kasus Korupsi HGB Summarecon

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang mendalami dugaan pemberian Rp800 juta oleh PT Summarecon Agung Tbk kepada organisasi masyarakat GRIB Jaya yang diduga untuk jasa pengamanan lahan. Pendalaman ini dilakukan dalam kasus dugaan korupsi pengurusan hak guna bangunan (HGB) di lingkungan Kementerian ATR/BPN. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan bahwa uang tersebut diserahkan kepada Ketua Umum GRIB Jaya berinisial HRM sebagai bagian dari upaya PT Summarecon mengamankan aset lahan seluas kurang lebih 65 hektare di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Budi menjelaskan bahwa pemeriksaan terhadap HRM dilakukan pada Rabu (11/11) dan keterangan saksi tersebut dinilai sangat membantu penyidik. "Keterangan-keterangan yang diberikan oleh HRM ini kemudian membantu penyidik untuk kemudian bisa mengungkap secara utuh bagaimana kronologi peristiwanya, serta bagaimana PT SMC ini menyiapkan sejumlah uang baik untuk dugaan pemberian suap kepada oknum-oknum di ATR/BPN maupun penyiapan uang lainnya," kata Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.

Dalam Bayangan Kasus Suap HGB

Kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada 14 September 2026. Sehari kemudian, lembaga antirasuah menetapkan delapan tersangka, termasuk Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN berinisial L, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I SCM, serta Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk APA. Selain itu, dua tersangka dari Summarecon, Rp dan HRM (dalam konteks ini HRM adalah Ketua GRIB, namun dalam daftar tersangka tertulis RP selaku pihak swasta/perantara), turut terlibat dalam jaringan suap pengurusan HGB.

HRM menjelaskan bahwa uang Rp800 juta tersebut diterima dari tim kuasa hukum Summarecon. "Uang itu dari tim pengacara Summarecon. Uang itu tujuannya diberikan kepada saya untuk membantu memediasikan persoalan sengketa tanah Summarecon yang luasnya kurang lebih 65 hektare yang di Kabupaten Bogor," ungkap HRM setelah diperiksa.

Dampak Hukum dan Langkah Selanjutnya

Setelah OTT, KPK melakukan serangkaian penggeledahan di berbagai lokasi, termasuk ruangan para pejabat ATR/BPN, kantor Summarecon di Jakarta dan Bogor, serta rumah tersangka di Bekasi dan Nganjuk. Penggeledahan terakhir dilakukan pada 29 September 2026 di kantor PT Bela Parahiyangan Investindo di Kabupaten Bandung Barat.

Kasus ini menyoroti praktik korupsi di sektor pertanahan yang melibatkan pejabat tinggi pemerintah, perusahaan swasta, dan organisasi masyarakat. KPK menegaskan bahwa seluruh tindakan terkait penyiapan uang, baik untuk suap maupun pengamanan lahan, akan disidik secara tuntas untuk memastikan pertanggungjawaban hukum terhadap seluruh pihak yang terlibat.