Kejati Bengkulu Geledah Dua Lokasi, Ungkap Potensi Korupsi Rp10,52 Miliar di Pelabuhan Pulau Baai

Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bengkulu secara resmi melakukan penggeledahan di dua lokasi strategis untuk menindaklanjuti dugaan korupsi jasa kepelabuhanan dan kenavigasian di Pelabuhan Pulau Baai. Tindakan tegas ini merupakan bagian dari operasi penyidikan oleh Tim Penyidik Tindak Pidana Khusus (Pidsus) yang menargetkan celah hukum pada periode 2020 hingga 2024. Kasus ini diduga telah menyebabkan kerugian negara yang signifikan, mencapai Rp10,52 miliar, akibat pelanggaran prosedur pelayanan wajib di perairan tersebut.

Kasi Penerangan Hukum Kejati Bengkulu, Fri Wisdom Saragih Sumbayak, membenarkan bahwa tim penyidik telah melaksanakan lanjutan penggeledahan. Lokasi pertama adalah kantor kesyahbandaran dan urusan pelabuhan Pulau Baai, sementara lokasi kedua adalah kantor sebuah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang beroperasi di Bengkulu. Dari proses penggeledahan tersebut, penyidik berhasil mengamankan barang bukti vital, meliputi berbagai dokumen resmi, alat bukti elektronik, serta benda-benda lain yang diduga berkaitan erat dengan perkara ini. Seluruh rangkaian tindakan ini bertujuan untuk mengungkap dugaan tindak pidana secara terang benderang dan mengumpulkan alat bukti yang kuat guna kepentingan proses hukum lebih lanjut.

Modus Operandi: Pengabaian Wajib Pandu Tunda di Perairan Pulau Baai

Menurut Kasi Penyidikan Pidsus Kejati Bengkulu, Pola Martua Siregar, modus operandi kasus ini berakar pada pengabaian kewajiban pelayanan pandu tunda di Perairan Wajib Pandu (PWP) Pulau Baai selama periode 2020-2024. Kebijakan atau praktik tersebut membiarkan sejumlah perusahaan memperoleh keuntungan tidak sah dengan menghindari prosedur keselamatan dan regulasi maritim yang berlaku. Pola menjelaskan bahwa pengabaian layanan wajib ini secara langsung menyebabkan negara kehilangan potensi pendapatan dari jasa kepelabuhanan, sehingga menimbulkan defisit anggaran negara sebesar Rp10,52 miliar.

Penggeledahan Meluas di Enam Titik untuk Memastikan Akuntabilitas

Penyidikan tidak sebatas pada dua lokasi utama yang baru saja digeledah. Pola menambahkan bahwa sebelumnya penyidik telah memeriksa sejumlah perusahaan terkait di beberapa titik lain. Secara total, dari penggeledahan di enam lokasi berbeda, tim penyidik menyita barang bukti berupa telepon genggam, laptop, flashdisk, dan berbagai berkas dokumen penting. Langkah ini menunjukkan komitmen Kejaksaan Tinggi Bengkulu untuk mengawal kasus ini hingga tuntas, memastikan setiap pihak yang terlibat dalam pengabaian kewajiban di perairan Pulau Baai dapat dipertanggungjawabkan secara hukum demi pemulihan kerugian negara.