Airlangga Hartarto Akui Foto Wapres Gibran Dicopot dari Kemenko Perekonomian di Hadapan 70 Duta Besar

MenkoPerekonomian Airlangga Hartarto secara terbuka mengakui bahwa foto Gibran Rakabuming Raka selaku Wakil Presiden RI telah dicopot dari Graha Sawala Gedung Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Pengakuan ini disampaikan Airlangga dalam Konferensi Pers usai kegiatan Monthly Economic Diplomatic Breakfast bersama Kamar Dagang dan Industri (Kadin) yang berlangsung di Jakarta, Jumat (13/11). Kehadiran puluhan diplomat asing menjadikan pernyataan tersebut sorotan utama, mengingat Airlangga menginformasikan perubahan tata ruang kantor kementerian secara langsung di hadapan para utana negara itu.

"Kalau Anda lihat di ruangan ini, ada foto Presiden di sebelah kiri, dan kita tidak punya foto Wakil Presiden di sebelah kanan. Jadi saya pikir ini akan kosong," ujar Airlangga saat memberikan sambutan. Pernyataan ini menegaskan bahwa saat ini hanya tersisa foto Presiden Prabowo Subianto di sisi kiri ruangan, sementara posisi foto wapres di sisi kanan memang sengaja dikosongkan pasca-pemunduran diri Gibran. Sikap terbuka ini dianggap sebagai bentuk transparansi birokrasi dalam menangani perubahan struktur kepengurusan negara.

Duta Besar Asing Tidak Mencatatkan Kekhawatiran Politik

Menanggapi isu sensitif mengenai dinamika politik, Airlangga menegaskan bahwa para duta besar yang hadir sama sekali tidak mempertanyakan atau mencemaskan mundurnya Gibran. "Tidak ada yang bertanya karena itu sudah terjadi. Jadi langsung dijawab, tidak ada yang bertanya karena itu sudah terjadi," ungkap Airlangga kepada awak media seusai acara. Ketiadaan pertanyaan kritis ini disinyalir karena informasi tersebut sudah bersifat umum (public knowledge) bagi para diplomat tersebut. Interaksi diplomatik tetap berjalan dengan fokus penuh pada substansi ekonomi, bukan pada spekulasi politik internal Indonesia.

Fokus pada Kebijakan Makro dan Prospek Ekonomi 2027

Kegiatan yang diikuti lebih dari 70 duta besar dan diplomat ini menjadi forum strategis bagi pemerintah untuk memproyeksikan langkah ekonomi mendatang. Airlangga memaparkan beberapa pilar kebijakan utama yang akan diterapkan, yang meliputi:

• Perpanjangan kewajiban sertifikasi halal bagi pelaku usaha;
• Penyelenggaraan kebijakan devisa hasil ekspor (DHE);
• Pengaturan ekspor komoditas sumber daya alam yang melibatkan PT Danantara Sumberdaya Indonesia.

Meskipun dunia tengah dilanda ketidakpastian dan geopolitik global, Airlangga menutup paparannya dengan optimisme bahwa prospek ekonomi Indonesia pada tahun 2027 tetap berada dalam kondisi yang baik. Fokus pada stabilitas makroekonomi ini diharapkan dapat meyakinkan komunitas internasional bahwa Indonesia tetap menjadi tujuan investasi yang menarik dan aman.