DPR Batasi Cakupan RUU Perampasan Aset: Dari 13 Jadi 6 Jenis Kejahatan Demi Cegah Abuse of Power

DPR RI bersama pemerintah akhirnya mencapai kesepakatan strategis yang membatasi secara signifikan cakupan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset. Jumlah jenis tindak pidana di luar korupsi yang dapat dikenai mekanisme perampasan aset dipangkas dari semula 13 jenis menjadi hanya 6 jenis. Kebijakan kontroversial ini diambil untuk mempersempit celah potensi abuse of power atau penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum, sekaligus menepis keresahan publik terkait penerapan hukum yang terlalu luas.

Dari Sektor Perbankan hingga Kripto: Daftar 6 Kejahatan Baru

Pemangkasan ini merupakan hasil dari diskusi intensif dalam Panja RUU Perampasan Aset yang dipimpin oleh Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman. Sebelumnya, daftar tindak pidana yang masuk dalam ruang lingkup undang-undang mencakup sektor yang sangat luas, meliputi perpajakan, perbankan, perasuransian, kehutanan, pertambangan, hingga lingkungan hidup. Namun, berdasarkan masukan masyarakat dan pertimbangan risiko hukum, daftar tersebut dipangkas drastis. Kini, hanya enam kategori tindak pidana di luar korupsi yang resmi masuk dalam cakupan RUU:

• Penipuan dan penggelapan dalam lingkup perbankan;
• Pencucian uang dari hasil kejahatan terorganisir;
• Perjudian dan penjudian daring;
• Penipuan investasi (termasuk scam investasi bodong);
• Penipuan dalam transaksi aset kripto;
• Dan tindak pidana terkait perpajakan yang memiliki karakteristik khusus.

Habiburokhman menegaskan, keputusan ini mengacu pada prinsip kehati-hatian serta selaras dengan semangat United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) yang mendorong fokus perampasan aset pada kejahatan dengan dampak ekonomi masif dan karakteristik keunikan yang jelas. "Jangan yang lain, kalau yang lain nanti bisa ke mana-mana. Kita masih khawatir penyalahgunaan aparat penegak hukum yang sering abuse of power," ujar Habiburokhman dalam rapat di Ruang Rapat Komisi III DPR RI pada Kamis (12/11/2026). Ia menambahkan bahwa tindak pidana korupsi tetap menjadi sasaran utama dan tidak terpengaruh oleh pemangkasan ini.

Melindungi Hak Korban: Aset Rampasan Bisa Dikembalikan

Di samping membatasi jenis kejahatan, revisi RUU ini juga memuat klausul perlindungan terhadap hak korban kejahatan ekonomi. DPR membuka ruang bagi pengembalian aset hasil perampasan kepada pihak yang dirugikan secara langsung. Komisi III mencatat adanya aspirasi kuat dari masyarakat, khususnya korban investasi berkedok skema ponzi atau penipuan daring, yang menuntut keadilan restoratif melalui pengembalian properti atau dana yang sempat dirampas negara. Langkah ini diharapkan menjadi nilai tambah positif dari RUU Perampasan Aset, yang tidak hanya berorientasi pada penahanan aset negara, tetapi juga pemulihan kerugian bagi sektor publik dan individu.