Kapolri Suyudi Beberkan Modus Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo oleh Jajaran Polri di Panggung DPR

Presiden Prabowo Subianto dikabarkan menjadi target operasi penyadapan ilegal oleh kelompok di dalam institusi kepolisian, sebuah temuan serius yang kini menjadi fokus utama Komisi III DPR dalam rapat kerja bersama Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto. Pertemuan yang digelar di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, pada Kamis (12/11/2026), ini bertujuan untuk membongkar mekanisme di balik tindakan illegal interception tersebut serta meminta akuntabilitas penuh dari pucuk pimpinan Polri.

Rapat kerja yang dimulai pukul 08.30 WIB ini dipimpin oleh Ketua Komisi III DPR dari Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya, Habiburokhman. Agenda utama pertemuan ini tidak hanya sekadar klarifikasi, melainkan desakan untuk membuka seluruh fakta terkait rangkaian perbuatan ilegal yang diduga melibatkan mantan pejabat tinggi kepolisian. "Hari ini kami minta Kapolri buka semua fakta-fakta soal penyadapan ilegal dan rangkaian perbuatan ilegal kelompok Listyo Sigit Prabowo (LSP) yang diduga saling terkait," tegas Habiburokhman dalam sidang tersebut.

Mekanisme Pelanggaran Prosedur Hukum oleh Irjen AS

Jenderal Suyudi menjelaskan secara rinci bagaimana perkara ini bermula dari periode 2025 hingga 2026. Pada masa itu, Irjen AS, yang saat itu menjabat sebagai Pelaksana Tugas Kepala Bagian Monitoring (Plt. Kabagmon) di Polri, diduga memberikan perintah untuk melakukan penyadapan secara lisan. Perintah tersebut dilakukan tanpa dilengkapi surat permohonan resmi dari penyidik, yang melanggar standar prosedur operasional dan ketentuan hukum acara pidana yang berlaku.

Dampak Hukum dan Kejelasan Status Tersangka

Akibat dari instruksi tidak tertulis dan di luar prosedur itu, sejumlah nomor telepon, termasuk yang diduga milik Presiden, menjadi sasaran pendataan ilegal tanpa kaitan yang sah dengan penegakan hukum. Selain meminta transparansi soal modus operandi, agenda raker juga mencakup permintaan penjelasan mengenai tindakan atau kegiatan lain yang dikendalikan oleh para tersangka. Komisi III DPR memastikan bahwa setiap temuan akan dievaluasi untuk memastikan integritas institusi kepolisian terjaga dan kepercayaan publik terhadap penegakan hukum di tingkat tertinggi negara tetap tegak.