Kapolri Beberkan Modus Penyadapan Ilegal: Lima Tahapan dari Perintah Lisan hingga Penghapusan Data

Kapolri Jenderal Pol. Suyudi Ario Seto mengungkap terstruktur modus operandi dalam kasus dugaan penyadapan ilegal yang melibatkan empat tersangka, yakni LSP, AS, EH, dan SU. Dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI di Gedung Parlemen, Jakarta, Kamis (12/11/2026), Suyudi merinci lima tahapan krusial dalam praktik tersebut: perintah penyadapan, provisioning, pelaksanaan penyadapan, pelaporan, dan penghapusan data. Pengungkapan ini menjadi sorotan tajam mengenai adanya penyimpangan prosedur dalam penanganan pengawasan elektronik di institusi kepolisian.

Suyudi menjelaskan bahwa perintah penyadapan diduga mengalir dari Jenderal LSP melalui SU, kemudian diteruskan kepada EH dan AS. "Perintah tersebut disampaikan secara lisan atau melalui grup WhatsApp tanpa surat permohonan penyidik maupun lampiran laporan polisi," tegas Suyudi. Ia menambahkan, dalam tahap provisioning, tim Technical Supporting Unit (TSU) diduga memasukkan nomor telepon target ke dalam sistem Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa verifikasi keterkaitan perkara yang sah. Proses ini berlanjut ke pelaksanaan penyadapan melalui sistem PLX, di mana rekaman didengar, diekspor, dan ditranskripsi.

Terobos Jalur Resmi dan Internal Tanpa Prosedur Hukum

Kedalaman investigasi Polri terungkap pada mekanisme dualitas jalur provisioning. Suyudi memaparkan dua jalur yang digunakan: jalur resmi dan jalur internal atensi. Jalur resmi berpedoman pada Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010 dan SOP Bareskrim 2009, yang diawali surat permohonan penyidik lengkap dengan laporan polisi, resume, dan analisis. Sebaliknya, jalur atensi diduga berjalan tanpa surat perintah penyidikan maupun penetapan pengadilan. "Target disampaikan secara lisan atau melalui WhatsApp oleh Kabag Monitoring setelah mendapat perintah dari Jenderal LSP," jelas Suyudi. Kedua jalur ini menggunakan sarana teknis yang sama, sehingga aktivitas ilegal di jalur atensi dapat tersamarkan di antara aktivitas resmi, menyulitkan deteksi awal oleh pengawas internal.

Dugaan Penyimpangan Fatal dan Penghapusan Data Terstruktur

Implikasi hukum dari praktik ini sangat berat, mengingat temuan penyimpangan meliputi pemberian perintah tanpa dasar hukum, provisioning tanpa verifikasi, serta penggunaan hasil di luar prosedur. Lebih jauh, Suyudi mengungkapkan insiden penghapusan data elektronik. "Pada Oktober 2026, data hasil penyadapan pada sistem LIMS dan PLX diduga dihapus atas perintah AS yang dilaksanakan oleh tim TSU," ujar Kapolri. Padahal, menurut aturan yang berlaku, pemusnahan data wajib disertai berita acara resmi. "Seluruh dugaan tersebut menjadi bagian dari pembuktian dalam proses penyidikan," tutup Suyudi, menegaskan komitmen institusi dalam menuntaskan kasus yang melanggar prinsip supremasi hukum dan perlindungan hak konstitusional warga negara.