Emil Dardak Ingatkan Pemda: Penerapan Creative Financing Wajib Kontekstual, Tak Bisa Diseragamkan

Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Dardak, menegaskan bahwa pemerintah daerah (pemda) harus bersikap sangat cermat dalam mengadopsi skema creative financing atau pembiayaan kreatif. Dardak mengingatkan bahwa skema ini tidak boleh diterapkan secara massal atau seragam, melainkan harus disesuaikan dengan kondisi spesifik masing-masing wilayah agar tidak justru menjadi beban fiskal baru bagi daerah. Pernyataan ini dilontarkannya saat menghadiri program Senator Menyapa episode kedua di Jakarta pada Kamis, 12 November 2026.

Makna Creative Financing dan Ketergantungan pada Kebijakan Pusat

Menurut Dardak, ruang lingkup creative financing sangat bergantung pada kebijakan pemerintah pusat terhadap daerah. Creative financing secara teknis merupakan skema pendanaan untuk proyek infrastruktur dan belanja modal pemerintah yang memanfaatkan anggaran di luar APBN dan APBD. Skema ini melibatkan partisipasi sektor swasta, lembaga nonpemerintah, atau sumber pembiayaan inovatif lainnya. "Kita memang tetap harus kontekstual melihat ruang creative financing, karena sangat bergantung kebijakan pusat terhadap daerah," ujar Dardak. Ia menjelaskan bahwa inti dari skema ini adalah membiayai kebutuhan infrastruktur dari luar APBD, sehingga pemda perlu menyesuaikan kemampuan fiskal wilayahnya sebelum menerapkannya.

Studi Kasus Madiun dan Tantangan Kelayakan Proyek

Sebagai contoh implementasi, Dardak menyoroti penggunaan skema availability payment melalui Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) di Kota Madiun. Skema tersebut digunakan untuk memperbarui penerangan jalan umum dengan memanfaatkan pajak penerangan jalan sebagai sumber pembayaran. Namun, Dardak menekankan bahwa model ini tidak bisa diterapkan di semua daerah. Kelayakan proyek KPBU sangat bergantung pada potensi ekonomi, kepadatan penduduk, serta kemampuan fiskal daerah. "Konsep availability payment ini biasanya berbanding lurus dengan tingkat kepadatan penduduk dan pertumbuhan ekonomi. Maka KPBU bisa menjadi instrumen di daerah-daerah yang memang punya potensi," paparnya. Program Senator Menyapa kali ini mengangkat tema "Anggaran Adil, Pelayanan Makin Optimal", yang membahas Transfer ke Daerah (TKD) sebagai instrumen utama kebijakan fiskal nasional untuk menopang pemerataan pembangunan dan memperkuat kemampuan keuangan pemda.