DJP Genjot Pajak Rp500 T di Dua Bulan Terakhir, Andalkan AI dan Fungsionalisasi SDM

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menghadapi tantangan krusial di penghujung tahun anggaran 2026, di mana lembaga tersebut masih perlu menghimpun penerimaan pajak sebesar Rp500 triliun pada November dan Desember untuk memenuhi target tahunan sebesar Rp2.357,7 triliun. Bimo Wijayanto, Direktur Jenderal Pajak, menegaskan bahwa angka tersebut merupakan estimasi kebutuhan riil yang harus dipenuhi dalam dua bulan terakhir, dengan rincian teknis yang akan diumumkan secara resmi dalam konferensi pers APBN KiTa. Pernyataan ini disampaikan dalam acara Media Gathering DJP 2026 di Bogor, Jawa Barat, menandai upaya pemerintah untuk menjaga ketahanan fiskal di tengah dinamika ekonomi global.

Untuk mengejar target ambisius tersebut, DJP tidak hanya mengandalkan pendekatan penegakan hukum, tetapi juga mengoptimalkan instrumen kebijakan yang lebih progresif. Strategi utama yang diterapkan meliputi pemungutan pajak melalui platform digital atau lokapasar (marketplace), pemberian insentif berupa pengurangan sanksi administrasi, serta implementasi pajak minimum global atau global minimum tax. Langkah-langkah ini dirancang untuk memperluas basis pajak dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak secara sukarela sekaligus melalui mekanisme regulasi yang lebih ketat.

Transformasi SDM dan Peningkatan Efisiensi Pengawasan

Di balik strategi kebijakan, DJP melakukan restrukturisasi internal melalui fungsionalisasi lini bisnis dan penataan jabatan fungsional. Bimo menjelaskan bahwa pendekatan ini bertujuan untuk membuat kinerja pegawai lebih terukur melalui penerapan indeks kinerja individu. Perubahan struktural ini telah diterapkan secara bertahap di sejumlah Kantor Pelayanan Pajak (KPP), termasuk di bawah naungan Kantor Wilayah Wajib Pajak Besar dan Kantor Wilayah Khusus. Hasilnya cukup signifikan, di mana aktivitas dan kualitas pelaksanaan tugas pengawasan meningkat sekitar 65 persen pada periode Agustus 2025 hingga 2026, sementara aktivitas pemeriksaan pajak tumbuh sebesar 25 persen.

Integrasi Teknologi AI untuk Optimalisasi Coretax

Aspek teknologi juga menjadi pilar utama dalam strategi DJP. Sistem administrasi perpajakan Coretax terus disempurnakan dengan integrasi fitur analitik dan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI). Fitur-fitur canggih ini kini semakin terintegrasi untuk mendukung proses pengawasan dan pengumpulan penerimaan secara lebih akurat dan efisien. Bimo menegaskan optimisme DJP dengan memperkuat koordinasi lintas kementerian dan direktorat jenderal terkait. "Kami bergerak secara lebih terintegrasi dengan dirjen-dirjen terkait untuk memastikan APBN tetap resilien, tetap tangguh, sebagai upaya memastikan perekonomian tetap tangguh," ujar Bimo, menegaskan komitmen pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional.