HKI Dorong Stabilitas Politik dan Perbaikan Tata Kelola untuk Capai Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen

Himpunan Kawasan Industri (HKI) Indonesia mendesak penguatan tata kelola investasi melalui perbaikan perizinan, sinkronisasi regulasi, dan kepastian pasokan energi demi tercapainya target pertumbuhan ekonomi 8 persen. Ketua Umum HKI, Akhmad Ma'ruf Maulana, menegaskan bahwa pencapaian ambisi Presiden Prabowo Subianto ini tidak bisa lepas dari stabilitas politik dan kepastian kebijakan yang konsisten dari seluruh jajaran pemerintahan.

Ma'ruf mengingatkan bahwa dunia usaha saat ini sangat membutuhkan kejelasan arah kebijakan di tengah persaingan global yang semakin ketat. Ia mengungkapkan bahwa ketidakpastian politik yang berkepanjangan berpotensi menunda keputusan investasi, terutama untuk proyek-proyek industri berskala besar yang memerlukan perencanaan dan pembiayaan jangka panjang. Oleh karena itu, ia menekankan bahwa sistem koordinasi pemerintahan harus mampu memastikan kelancaran keputusan investasi, pelayanan perizinan, pembangunan infrastruktur, dan penyediaan energi tanpa terlalu bergantung pada perubahan konfigurasi kekuasaan.

Menyederhanakan Hambatan Struktural Investasi

Kedalaman masalah dalam sektor industri terungkap melalui identifikasi sejumlah hambatan struktural yang masih menghambat laju investasi. HKI merumuskan prioritas perbaikan yang harus ditangani secara cepat oleh pemerintah, meliputi:

• Proses perizinan tata ruang yang sering kali berlarut-larut.
• Ketidaksinkronan regulasi antara pemerintah pusat dan daerah.
• Keterbatasan infrastruktur logistik di berbagai kawasan industri.
• Persoanan harga serta kontinuitas pasokan listrik dan gas industri.

Untuk mengatasi hal tersebut, HKI mendorong penguatan mekanisme percepatan investasi lintas kementerian dengan batasan waktu penyelesaian yang jelas dan evaluasi berbasis hasil. Langkah strategis yang harus menjadi prioritas memasuki tahun 2027 antara lain percepatan penetapan Proyek Strategis Nasional (PSN) dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), serta penyelesaian tuntas persoalan tata ruang.

Keberlanjutan Pasokan Energi dan Dampak Ekonomi Nyata

Selain merapikan birokrasi, aspek energi dinilai krusial untuk menjaga daya saing manufaktur Indonesia di pasar internasional. Industri memerlukan pasokan listrik dan gas yang andal, berkelanjutan, dan kompetitif. Ma'ruf mengingatkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas, mulai dari penciptaan lapangan kerja, penguatan industri dalam negeri, peningkatan ekspor, hingga tumbuhnya usaha kecil dan menengah dalam rantai pasok industri.

HKI menyatakan kesiapannya untuk menjadi mitra strategis pemerintah dalam mempercepat investasi produktif dan pengembangan kawasan industri. Ma'ruf menutup pesannya dengan tegas bahwa Januari 2027 harus menjadi momentum konsolidasi ekonomi nasional di mana pemerintah, dunia usaha, dan seluruh pemangku kepentingan bekerja dengan satu tujuan. "Politik memiliki dinamikanya sendiri, tetapi pembangunan ekonomi dan kesejahteraan rakyat harus terus berjalan," ujarnya.