Eks-Kapolres Bima Kota Dituntut Seumur Hidup Terkait Sindikat Narkoba dan Dugaan Setoran Rp2,8 Miliar

Karir kepolisian AKBP Didik Putra Kuncoro tercoreng dalam sidang narkotika di Pengadilan Negeri Bima, Nusa Tenggara Barat. Mantan Kapolres Bima Kota ini, bersama dua terdakwa lainnya, dituntut pidana penjara seumur hidup oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Syahrur Rahman. Tuntutan berat ini dibacakan dalam sidang yang dipimpin Ketua Hakim Rifai pada Kamis (12/11/2026), menandai puncak dari kasus peredaran gelap narkotika yang melibatkan oknum personel Polri aktif. Selain hukuman penjara, JPU juga menuntut Didik membayar denda sebesar Rp1 miliar, dengan ancaman penyitaan aset jika kewajiban tersebut tidak dipenuhi dalam satu tahun.

Modus operandi yang diungkap JPU menunjukkan adanya praktik kotor di balik seragam biru. Didik diduga secara sadar melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden serta peraturan Kapolri.

• Dugaan penerimaan setoran sebesar Rp2,8 miliar dari terdakwa AKP Malaungi.
• Uang tersebut berasal dari jatah bandar narkotika yang beroperasi di wilayah hukum Polres Bima Kota.
• Terdakwa rutin menerima setoran dari bawahan selama menjabat.

Sikap Didik yang tidak mengakui perbuatannya dan dianggap tidak kooperatif dalam persidangan memperkuat tuntutan maksimal dari JPU.

Mata Rantai Narkoba dan Tuntutan Terhadap Bandar Besar

Peran Didik dalam jaringan ini dinilai krusial karena ia turut menjaga berlangsungnya mata rantai peredaran gelap narkotika. Selain Didik, dua terdakwa lainnya, Erwin Iskandar alias Koh Erwin dan Akhsan Al-Fadil, juga dituntut penjara seumur hidup serta denda Rp1 miliar masing-masing. JPU menyatakan ketiga terdakwa terbukti melanggar Pasal 114 ayat (2) juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Mereka diklasifikasikan sebagai bandar atau pengendali yang memiliki peran sentral dalam distribusi obat terlarang di wilayah Bima.

Proses Hukum Menuju Pledoi dan Vonis

Dalam pertimbangannya, JPU menegaskan bahwa perbuatan terdakwa sangat bertentangan dengan kewajiban melindungi masyarakat. Jika denda tidak dapat dibayarkan dan hasil lelang aset tidak mencukupi, JPU menuntut pidana pengganti berupa penjara selama 190 hari. Saat ini, majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada para terdakwa dan penasihat hukum untuk mengajukan nota pembelaan atau pledoi. Jangka waktu satu minggu diberikan sebelum proses persidangan dilanjutkan menuju pembacaan putusan. Penting dicatat bahwa tuntutan JPU ini belum merupakan vonis akhir; hakim akan mempertimbangkan seluruh argumen pembelaan sebelum menjatuhkan hukuman final.