Danantara Targetkan Rilis Laporan Keuangan 2025 di Akhir November, Konsolidasi 1.000+ BUMN Jadi Tantangan Utama
Jurnalis senior dengan pengalaman 15 tahun meliput isu politik dan berita nasional di Indonesia.

- Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) dipastikan akan mempublikasikan laporan keuangan tahun buku 2025 pada akhir November 2026.
- Pernyataan tegas ini disampaikan Dony seusai acara Grand Launching Danareksa Investment Management di Hotel St.
- Regis, Jakarta, Kamis (12/11/2026), sekaligus mengkonfirmasi bahwa proses audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah mencapai tahap akhir dan selesai.
Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) dipastikan akan mempublikasikan laporan keuangan tahun buku 2025 pada akhir November 2026. Dony Oskaria, Chief Operating Officer (COO) Danantara sekaligus Kepala Badan Pengaturan (BP) BUMN, mengungkapkan bahwa dokumen akuntansi strategis tersebut dijadwalkan terbit sekitar tanggal 23 November atau dalam beberapa hari ke depan dari pekan saat ini. Pernyataan tegas ini disampaikan Dony seusai acara Grand Launching Danareksa Investment Management di Hotel St. Regis, Jakarta, Kamis (12/11/2026), sekaligus mengkonfirmasi bahwa proses audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah mencapai tahap akhir dan selesai.
Langkah ini menjadi tonggak penting mengingat sejak resmi diluncurkan pada Februari 2025, Danantara belum pernah merilis data keuangan komprehensif kepada publik. Keterlambatan tersebut bukan disebabkan oleh kelalaian administratif, melainkan kompleksitas struktural yang sangat besar. Seperti yang dijelaskan sebelumnya oleh Rosan Roeslani, CEO Danantara, proses penyusunan laporan ini memakan waktu panjang karena entitas tersebut merupakan hasil konsolidasi dari lebih dari seribu perusahaan. Regulasi mensyaratkan tenggat waktu pelaporan pada akhir Juni, namun integrasi data dari ribuan entitas anak memerlukan waktu verifikasi yang signifikan untuk memastikan akurasi.
Kompleksitas Konsolidasi dan Penerapan Standar Santiago
Tantangan terbesar dalam penyusunan laporan ini terletak pada pengelolaan intercompany transaction. Pahala N Mansury, Managing Director Global Relations and Communications BPI Danantara, merinci bahwa terdapat lebih dari 1.070 BUMN dengan kondisi dan pola pelaporan yang beragam. Mengintegrasikan seluruh data tersebut menjadi satu laporan tunggal memerlukan ketelitian ekstra untuk memastikan setiap transaksi antar-perusahaan tercatat dengan benar. Meskipun laporan keuangan individual dari masing-masing BUMN telah dinyatakan selesai, proses konsolidasi global tetap menjadi pekerjaan teknis yang krusial sebelum angka akhir dapat dipublikasikan.
Untuk menjamin integritas data, pihak Danantara berkomitmen menerapkan Santiago Principles. Standar tata kelola investasi publik global ini diadopsi untuk memastikan bahwa seluruh informasi yang tercantum dalam laporan keuangan bersifat transparan, dapat dipertanggungjawabkan, dan selaras dengan praktik terbaik dunia. Pahala menegaskan bahwa penyampaian informasi kepada publik merupakan kewajiban mutlak yang akan dipenuhi setelah seluruh proses audit dan konsolidasi teknis dinyatakan rampung, guna memberikan kejelasan finansial kepada pemangku kepentingan.
Transparansi sebagai Komitmen Kunci
Publikasi laporan keuangan ini tidak hanya sekadar pemenuhan kewajiban regulasi, tetapi juga cerminan dari komitmen BPI Danantara terhadap akuntabilitas tinggi. Dengan melibatkan BPK sebagai pihak ketiga independen, hasil audit tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dan kepercayaan investor terhadap pengelolaan kekayaan negara yang sangat besar ini. Jadwal rilis pada 23 November menjadi penanda bahwa Danantara mulai masuk ke fase operasional baru di mana transparansi menjadi prioritas utama dalam mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional.
BERITA TERKAIT (Berita Nasional)

Dirut BTN Raih Penghargaan iCIO Awards atas Kepemimpinan Transformasi Digital Berbasis AI

Geotab Hadirkan GO Anywhere Plus, Solusi Strategis Tekan Biaya Logistik Nasional

DPR Komit Revisi UU Sisdiknas untuk Atasi Ambiguitas Penyetaraan Ijazah
