Blora Raup Rp7,5 Miliar untuk Revitalisasi 15 Titik Infrastruktur Desa

Pemerintah pusat mengucurkan dana sebesar Rp7,5 miliar untuk Kabupaten Blora, Jawa Tengah, guna membiayai 15 titik kegiatan Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) pada tahun 2026. Alokasi ini bertujuan memperkuat konektivitas antardesa melalui pembangunan jalan poros dan fasilitas pendukung ekonomi. Kepala Bidang Perumahan Dinas Perumahan, Permukiman dan Perhubungan (Dinrumkimhub) Kabupaten Blora, Muhamad Arif Hidayat, menegaskan bahwa setiap titik akan memperoleh bantuan Rp500 juta yang bersumber dari APBN Kementerian Pekerjaan Umum bidang Cipta Karya.

Dana tersebut akan disalurkan ke tujuh kecamatan di wilayah Blora dengan fokus pada desa utama dan desa penyangga yang tergabung dalam satu kawasan. Kebijakan ini memungkinkan maksimal dua desa dalam satu kelompok pelaksanaan untuk mendapatkan intervensi infrastruktur. Prioritas proyek diarahkan pada pembangunan jalan paving dengan panjang rata-rata lebih dari 400 meter dan lebar sekitar tiga meter guna memperlancar aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat pedesaan.

Mekanisme Swakelola dan Alokasi Anggaran

Pelaksanaan proyek PISEW mengutamakan metode swakelola untuk memastikan keterlibatan langsung warga. Skema ini tidak hanya mempercepat pembangunan, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi lokal melalui penyerapan tenaga kerja. Terkait distribusi anggaran, regulasi menetapkan batasan ketat: minimal 75 persen harus digunakan untuk pengadaan bahan material dan peralatan, sementara upah tenaga kerja dibatasi maksimal 20 persen dan biaya operasional maksimal 5 persen. Fleksibilitas anggaran juga memungkinkan pembangunan pasar atau jembatan jika sesuai kebutuhan kawasan.

Proyeksi Ekspansi ke Tahun 2027

Antusiasme Blora dalam mengembangkan infrastruktur pedesaan tercermin dari langkah antisipatif untuk tahun anggaran berikutnya. Pemkab Blora telah mengajukan usulan 36 titik kegiatan PISEW yang tersebar di delapan kecamatan, melampaui alokasi tahun 2026. "Untuk 2027, kami mengusulkan 36 titik di delapan kecamatan. Saat ini masih dalam proses verifikasi," ujar Arif. Program ini merupakan instrumen strategis pemerintah pusat untuk menggerakkan perekonomian lokal berbasis pemberdayaan masyarakat, menciptakan fondasi infrastruktur perdesaan yang memadai, dan meningkatkan konektivitas antarwilayah secara berkelanjutan.