Anggota DPR Desak Pemerintah Akhiri Kesenjangan Teknologi antara Madrasah dan Sekolah Umum

Hetifah Sjaifudian, anggota Komisi VIII DPR RI, mendesak pemerintah untuk memastikan bahwa transformasi digital pendidikan tidak meminggirkan madrasah, yang masih menghadapi kesenjangan fasilitas teknologi signifikan dibandingkan sekolah umum. Peringatan ini disampaikan usai diskusi DPR NOW 2026 di Jakarta pada Kamis, seiring meningkatnya urgensi pemerataan akses teknologi dalam ekosistem pendidikan nasional.

Salah satu indikator ketimpangan yang disorot adalah minimnya kepemilikan Papan Interaktif Digital (PID) di lembaga madrasah. "Misalnya, belum ada madrasah yang memiliki Papan Interaktif Digital (PID), sementara sekolah negeri maupun sekolah swasta umum sekarang minimal sudah memiliki beberapa PID. Perlakuannya menjadi sangat berbeda," ujar Hetifah. Pernyataan ini menyoroti kontras nyata dalam pengadaan perangkat pembelajaran digital antara dua sistem pendidikan di Indonesia.

Urgensi Prinsip Keadilan dalam Kebijakan Digitalisasi

Hetifah menekankan bahwa kesenjangan infrastruktur ini harus menjadi prioritas dalam perumusan kebijakan transformasi digital pendidikan. Dia menilai bahwa peningkatan penggunaan teknologi harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak justru memperlebar jurang ketidaksetaraan antar-lembaga pendidikan. Jika dibiarkan, fokus digitalisasi yang hanya menguntungkan sekolah umum akan menciptakan disparitas kualitas layanan yang sulit dikejar oleh madrasah di masa depan.

Menjamin Kesetaraan Peluang bagi Seluruh Peserta Didik

Menurut Hetifah, kebijakan pendidikan nasional harus berlandaskan pada prinsip keadilan atau fairness. Prinsip ini memastikan bahwa seluruh peserta didik memperoleh kesempatan dan kualitas layanan pendidikan yang setara, terlepas dari jenis maupun status lembaganya. Langkah strategis ini diperlukan agar madrasah mampu bersaing dan memberikan layanan pendidikan yang bermutu di era digital, sejalan dengan aspirasi pembangunan sumber daya manusia yang inklusif.