Sidang Sela Ditolak Hakim, Silmy Karim Klaim Sudah Berikhtiar Hadapi Kasus Rp200 Miliar

Silmy Karim, Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) periode 2024–2026, menyatakan telah mengupayakan segala jalan hukum meskipun perlawanan atas kasusnya ditolak oleh Majelis Hakim. Hal ini ia sampaikan seusai sidang putusan sela di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (12/11/2026). "Kami sudah mengupayakan setiap kesempatan yang telah diberikan. Berikhtiar itu kan adalah satu hal yang baik ya, masalah keputusan itu sudah kewenangan hakim," ujar Silmy, menegaskan kesiapannya menerima hasil putusan apa pun.

Silmy mengungkapkan rasa syukurnya atas kelancaran proses persidangan hingga tahap putusan sela. Di sisi lain, ia memohon doa masyarakat agar keadilan tetap hadir. Ia menekankan bahwa inisiatifnya, seperti digitalisasi layanan melalui aplikasi Molina untuk menghindari pertemuan langsung antara pemohon dan petugas, adalah langkah baru yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kebijakan ini diklaim sebagai bagian dari sistem pemerintahan berbasis elektronik yang melibatkan jutaan pemohon di dalam maupun luar negeri.

Dakwaan Pemerasan dan Gratifikasi Miliaran Rupiah

Sidang ini berawal dari dakwaan dugaan pemerasan pengurusan izin tinggal warga negara asing dan penerimaan gratifikasi periode 2021-2026. Silmy didakwa melakukan pemerasan senilai total Rp168,92 miliar dan menerima gratifikasi sebesar Rp33,94 miliar. Mode operandi yang disorot adalah mempersulit atau memperlambat proses penerbitan dokumen imigrasi, termasuk Izin Tinggal Terbatas (ITAS) dan Izin Tinggal Tetap (ITAP). Silmy berpendapat, apabila sistem digital baru tersebut masih memiliki kekurangan, itu merupakan bagian dari proses iterasi yang wajar, sebagaimana perbaikan versi aplikasi pada berbagai platform teknologi besar, bukan untuk dikriminalisasi.

Jejak Keuangan Para Terdakwa

Kasus ini melibatkan beberapa rekan lainnya, termasuk mantan Kepala Subdirektorat Ditjen Imigrasi Tessar Bayu Setyaji dan Bagus Bramantyo, serta Plt. Dirjen Imigrasi 2024-2025 Saffar Muhammad Godam. Dari tindakan pemerasan tersebut, distribusi dana bervariasi di antara para terdakwa, seperti yang tercantum dalam rincian berikut:

• Silmy Karim: Rp1,2 miliar (pemerasan) serta gratifikasi tunai Rp2,56 miliar dan saham sekuritas Rp31,38 miliar.
• Obin (Gusti Bernardiansyah): Rp50,97 miliar.
• Juniadi Sri Priambudi: Rp16,31 miliar.
• Jaya Saputra: Rp6,53 miliar.
• Bagus Bramantyo: Rp4,25 miliar.
• Tessar Bayu Setyaji: Rp2,88 miliar.
• Saffar Muhammad Godam: Rp500 juta.

Akibat perbuatannya, Silmy dan para terdakwa lainnya terancam pidana sesuai Pasal 12 huruf e dan Pasal 12B UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001. Proses hukum yang berjalan ini menjadi sorotan publik karena menyangkut pejabat tinggi yang dinilai menginisiasi transformasi digital di kementeriannya, sekaligus menghadapi tudingan penyimpangan anggaran yang signifikan.