Gibran Mundur, MPR Akan Tentukan Wapres Pengganti Lewat Sidang Paripurna

Gibran Rakabuming Raka resmi mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden RI setelah menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada Kamis (12/11). Keputusan ini membuat kursi orang nomor dua di Indonesia kosong secara mendadak. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan apresiasi atas kinerja Gibran selama dua tahun masa kepengurusan, namun kini mekanisme konstitusional segera diluncurkan untuk mencari pengganti yang baru hingga akhir masa jabatan 2024-2029.

Mekanisme Konstitusional dan Batas Waktu MPR

Proses pengisian kekosongan jabatan Wapres ini diatur secara ketat dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945. Konstitusi mandates MPR untuk menyelenggarakan sidang pemilihan paling lambat 60 hari setelah terjadi kekosongan jabatan. Mekanisme ini melibatkan usulan dari Presiden yang terbatas pada dua nama calon. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menjelaskan bahwa MPR akan mengirimkan surat resmi kepada Presiden Prabowo Subianto untuk meminta pengajuan dua kandidat beserta dokumen persyaratan lengkapnya. Surat ini menjadi pemicu awal proses seleksi pengganti Gibran.

• Presiden memiliki tenggat waktu untuk mengajukan dua nama calon beserta persyaratan ke pimpinan MPR.
• Batas waktu pengajuan diatur dalam UU MD3, yaitu paling lambat 14 hari sebelum sidang paripurna pemilihan digelar.
• Kedua calon wajib menyampaikan pernyataan kesediaan pencalonan di hadapan sidang MPR.

Proses Pemilihan dan Rapat Gabatan Kamis Besok

Sidang paripurna MPR akan menjadi forum penentu. Calon yang memperoleh suara terbanyak akan ditetapkan sebagai Wapres. Namun, terdapat skenario jika suara kedua calon sama; MPR akan menggelar pemilihan ulang satu kali. Jika hasil tetap imbang, Presiden Prabowo Subianto berwenang menentukan salah satu kandidat sebagai Wapres definitif. Menindaklanjuti pengunduran diri Gibran, Ketua MPR Ahmad Muzani mengumumkan bahwa rapat gabungan akan digelar pada Jumat (13/11) untuk membahas jadwal paripurna pemilihan. Rapat ini akan dihadiri oleh seluruh pimpinan fraksi MPR dari unsur DPR dan DPD untuk memastikan proses transisi kepemimpinan berjalan lancar sesuai aturan hukum.