Ahmad Nawardi: Prioritaskan TKD untuk Layanan Dasar, Bukan Proyek Mewah
Mengamati dinamika politik nasional dan kebijakan pemerintah secara kritis.

- Senator Ahmad Nawardi , Ketua Komite IV DPD RI, mendesak pemerintah daerah di seluruh Indonesia untuk menggeser paradigma pengalokasian Transfer ke Daerah (TKD) .
- Narasi yang ia kemukakan tegas: sebelum melangkah ke proyek infrastruktur baru yang ambisius, prioritas absolut harus diberikan pada pemenuhan kebutuhan operasional dan pelayanan dasar masyarakat.
- Tuntutan ini menjadi sangat relevan di tengah dinamika fiskal terkini, di mana penurunan penerimaan negara diprediksi berdampak langsung pada kuantitas alokasi TKD yang diterima oleh daerah.
Senator Ahmad Nawardi, Ketua Komite IV DPD RI, mendesak pemerintah daerah di seluruh Indonesia untuk menggeser paradigma pengalokasian Transfer ke Daerah (TKD). Narasi yang ia kemukakan tegas: sebelum melangkah ke proyek infrastruktur baru yang ambisius, prioritas absolut harus diberikan pada pemenuhan kebutuhan operasional dan pelayanan dasar masyarakat. Tuntutan ini menjadi sangat relevan di tengah dinamika fiskal terkini, di mana penurunan penerimaan negara diprediksi berdampak langsung pada kuantitas alokasi TKD yang diterima oleh daerah.
Menurut Nawardi, disalahgunakan, anggaran TKD seharusnya menjadi instrumen untuk menyehatkan pelayanan publik. Ia menekankan bahwa rencana pembangunan daerah harus segera disesuaikan dengan realitas anggaran yang tersedia. Jika penerimaan negara mengalami kontraksi, maka ruang gerak fiskal daerah juga menyusut, sehingga efisiensi dan prioritas menjadi kata kunci. "Standar pelayanan minimal ini harus diprioritaskan dulu, bukan hal-hal yang bersifat wah," tegas Nawardi dalam acara program Senator Menyapa di Jakarta, Kamis (12/11).
Tekanan Fiskal dan Urutan Prioritas Jelas
Nawardi menyusun daftar prioritas yang rinci untuk memastikan TKD benar-benar berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Prioritas pertama adalah kebutuhan operasional layanan dasar, yaitu:
- Biaya operasional pelayanan kesehatan, khususnya kesehatan ibu dan anak.
- Penyediaan akses air minum bersih.
- Operasional layanan pemadam kebakaran.
- Rehabilitasi gedung fasilitas publik seperti sekolah dan rumah sakit yang rusak atau tidak layak.
Setelah standar layanan minimal tersebut terpenuhi, urutan prioritas berikutnya adalah alokasi anggaran untuk pemeliharaan aset daerah, seperti pasar dan fasilitas publik lainnya. Poin terakhir dalam daftar mandatori ini adalah penyelesaian kewajiban pembayaran proyek yang telah jatuh tempo serta pelunasan utang pemerintah daerah. Dengan struktur prioritas ini, Nawardi berharap daerah tidak lagi terjebak dalam lingkaran utang tanpa mengesampingkan kebutuhan vital warganya.
Sinergi Antar-Pemerintah sebagai Kunci Keberlanjutan
Senada dengan desakan efisiensi, Nawardi menegaskan bahwa TKD saja tidak akan memadai untuk membiayai seluruh kebutuhan pembangunan dan pelayanan yang komprehensif. Solusi yang ditawarkan adalah penguatan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. "Jadi harus ada sinergi antara TKD, program prioritas, dan program dari lewat kementerian dan lembaga yang berada di daerah. Jadi semuanya berjalan sesuai dengan kebutuhan daerah," ujarnya. Artinya, program pusat harus selaras dengan prioritas daerah agar tidak tumpang tindih atau meleset dari kebutuhan riil.
Pendalaman pandangan ini disampaikan dalam program Senator Menyapa episode kedua bertajuk 'Anggaran Adil, Pelayanan Makin Optimal'. Forum dialog yang terbuka dan berbasis evaluasi ini mempertemukan pimpinan DPD RI, pemerintah, akademisi, dan kepala daerah untuk menguji mekanisme tindak lanjut, hambatan kelembagaan, serta agenda perbaikan ke depan. Diskusi ini menegaskan bahwa kebijakan fiskal, khususnya TKD, bukan sekadar instrumen pemerataan angka, melainkan fondasi untuk memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan publik yang memadai dan berkualitas.
BERITA TERKAIT (Berita Nasional)

Antisipasi Siklon: BNPB Siapkan Operasi Modifikasi Cuaca di Sumut dan Aceh untuk Cegah Banjir

IHSG Koreksi 0,44% di Awal Pekan, 10 Saham Ini Jadi Magnet Aksi Beli Asing

Dari Mitigasi Bencana hingga Koperasi Pesantren: Lima Agenda Strategis Nasional di Bawah Komando Kristomei dan Muhaimin
