Polri Gelar Sidang Etik Irjen Eko Hadi, Empat Jenderal Jadi Tersangka Kasus Penyadapan Ilegal Prabowo
Jurnalis senior dengan pengalaman 15 tahun meliput isu politik dan berita nasional di Indonesia.

- Polri resmi menggelar sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) terhadap Irjen Eko Hadi Santoso terkait kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto pada Selasa, 17 November 2026.
- Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko , menegaskan bahwa langkah ini merupakan bagian integral dari mekanisme penegakan kode etik profesi di lingkungan institusi kepolisian.
- Sidang ini menjadi sorotan publik mengingat besarnya kontroversi di balik dugaan penyalahgunaan akses teknologi pengawasan negara yang menjerat sejumlah pejabat tinggi.
Polri resmi menggelar sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) terhadap Irjen Eko Hadi Santoso terkait kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto pada Selasa, 17 November 2026. Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko, menegaskan bahwa langkah ini merupakan bagian integral dari mekanisme penegakan kode etik profesi di lingkungan institusi kepolisian. Sidang ini menjadi sorotan publik mengingat besarnya kontroversi di balik dugaan penyalahgunaan akses teknologi pengawasan negara yang menjerat sejumlah pejabat tinggi.
Proses persidangan ini dipimpin langsung oleh mantan Irjen Kemenkum, Komjen Hendro Pandowo, yang didampingi oleh Aslog Polri, Irjen Agus Dwi Hermawan, selaku Wakil Ketua Komisi. Komposisi Majelis KKEP juga melibatkan tiga anggota senior, yaitu Kadiv Hubinter Polri Irjen Untung Widiatmoko, Kakortas Tipidkor Polri Irjen Arie Ardian Rishadi, serta Widyaiswara Kepolisian Utama Tk I Sespim Lemdiklat Polri Irjen Toni Ariadi Efendi. Kehadiran para pejabat tinggi ini menunjukkan keseriusan Polri dalam menangani pelanggaran etik yang bersifat berat.
Akses Ilegal dan Dugaan Pelanggaran Ganda
Brigjen Trunoyudo menjelaskan bahwa Eko Hadi disangkakan melakukan penyalahgunaan wewenang, ketidakprofesionalan, ketidakproseduralan, serta dugaan permufakatan dalam melakukan akses ilegal. Dugaan pelanggaran ini dilakukan saat Eko menjabat sebagai Kepala Bagian Monitoring maupun saat menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Kabagmon Robinopsnal Bareskrim Polri. Secara spesifik, ia diduga menggunakan akses di lingkungan Bagian Monitoring Biro Operasi dan Pengendalian Operasional (Bagmon Robinopsnal) Bareskrim Polri untuk melakukan tindakan yang tidak sah. Atas perbuatannya, Eko Hadi dijerat dengan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri, yang dikaitkan dengan ketentuan dalam Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.
Empat Jenderal Tersangka dan Implikasi Hukum
Kasus ini tidak hanya berujung pada sanksi etik, tetapi juga proses pidana. Bareskrim Polri telah menetapkan empat jenderal sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal tersebut, yakni eks Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, Irjen Eko Hadi Santoso, dan eks Kadiv TIK Polri Irjen Slamet Uliandi. Polisi menduga bahwa target penyadapan tidak terbatas pada Presiden Prabowo, melainkan juga menyasar menteri, tokoh politik, pengusaha, media, hingga tokoh masyarakat. Para tersangka tersebut dijerat dengan pasal-pasal berat, termasuk Pasal 258 KUHP, Pasal 332 KUHP ayat 1 dan 2, serta Pasal 32 ayat 1 UU ITE. Trunoyudo menegaskan bahwa seluruh rangkaian persidangan akan mengedepankan prinsip profesional, prosedural, dan proporsional, serta menjunjung tinggi etika, objektivitas, dan akuntabilitas demi keadilan hukum.
BERITA TERKAIT (Berita Nasional)

Dari Mitigasi Bencana hingga Koperasi Pesantren: Lima Agenda Strategis Nasional di Bawah Komando Kristomei dan Muhaimin

Tragedi SMP Al-Madina Wonosobo: Teralis Ambruk, 1 Siswa Tewas dan 5 Luka-luka

BI Peringatkan Modus Penipuan WA: Saldo Terdebit Rp5 Juta, Panik Jadi Target Utama
