Indonesia Perkuat Integritas Pasar Karbon Kehutanan Lewat Peluncuran ART Trees di COP31

Indonesia resmi meluncurkan program perdagangan karbon sektor kehutanan berskala provinsi melalui skema Architecture for REDD+ Transactions – The REDD+ Environmental Excellence Standard (ART Trees) pada ajang Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-31 (COP31) di Antalya, Turki, Rabu (11/11). Langkah strategis ini ditandai dengan dipublikasikannya dokumen TREES Concept milik Republik Indonesia pada pendaftaran resmi ART, menjadi tonggak penting bagi upaya nasional dalam mengoptimalkan potensi hutan sebagai penyerap emisi gas rumah kaca sekaligus menjaga integritas ekologis lingkungan.

Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki menyambut positif inisiatif ini sebagai kesempatan untuk mengeksplorasi peningkatan skala pembiayaan iklim berbasis karbon. Dalam pernyataannya, ia menegaskan komitmen pemerintah untuk tetap terbuka terhadap standar, mekanisme, dan kemitraan yang kredibel, asalkan konsisten dengan peraturan nasional, komitmen iklim, dan prinsip integritas internasional.

Cakupan Luas: 38,6 Juta Hektare Hutan Terlibat dalam Skema Baru

Menurut data dari Kementerian Kehutanan (Kemenhut), program skala besar ini mencakup sembilan provinsi dengan total luasan hutan mencapai sekitar 38,6 juta hektare, atau setara dengan 40 persen dari total tutupan hutan nasional Indonesia. Pembagian skema ini dirancang secara spesifik untuk mengatasi tantangan lokal masing-masing wilayah, yang terdiri dari:

• Empat provinsi pengurangan emisi: Riau, Jambi, Kalimantan Timur, dan Sulawesi Tengah masuk dalam skema pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan.
• Lima provinsi konservasi tinggi: Maluku Utara, Papua, Papua Barat, Papua Barat Daya, dan Papua Pegunungan didaftarkan melalui skema High Forest, Low Deforestation (HFLD), yang dikhususkan bagi wilayah dengan tutupan hutan tinggi.

Wamenhut Rohmat Marzuki menjelaskan bahwa untuk provinsi-provinsi yang berpartisipasi, proses persiapan telah dimulai hari ini. Tahapan tersebut melibatkan dokumentasi, penilaian, validasi, dan verifikasi yang dikoordinasikan dengan otoritas nasional untuk memastikan akurasi data dan kepatuhan terhadap standar global.

Tata Kelola Transparan dan Pencegahan Penghitungan Ganda

Dalam implementasi program ini, Indonesia berkomitmen menjunjung tinggi prinsip kepemilikan nasional, tata kelola yang transparan, perlindungan ekosistem, serta pembagian manfaat yang adil. Rohmat Marzuki menekankan pentingnya integritas akuntansi dalam pengelolaan karbon untuk menjaga kepercayaan pasar global. "Jalur pembiayaan harus saling melengkapi, mencegah penghitungan ganda melalui akuntansi yang jelas, dan mendukung komitmen iklim kita," tegasnya. Penekanan pada pencegahan penghitungan ganda (double counting) ini menjadi kunci untuk memastikan bahwa klaim penurunan emisi dari sektor kehutanan Indonesia benar-benar unik dan dapat diverifikasi, sehingga meningkatkan nilai jual karbon di pasar internasional.