Yusril Tegaskan Jabatan Wakil Presiden Belum Kekosongan Meski Gibran Sampaikan Niat Mundur

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra secara tegas menyatakan bahwa belum terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden. Hingga saat ini, Gibran Rakabuming Raka tetap dianggap sah dan masih menjalankan tugas-tugas konstitusionalnya sebagai Wakil Presiden. Penegasan hukum ini dikeluarkan Yusril di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Selasa (10/11/2026), merespons dinamika politik yang memanas terkait status kepresidenan dan kewarganegaraan sang wakil kepala negara tersebut.

Kebingungan publik sempat muncul setelah Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka melakukan pertemuan tertutup pada Selasa pagi. Dalam pertemuan itu, dikabarkan Gibran menyampaikan niatan untuk mundur dari jabatannya. Namun, Yusril meluruskan bahwa sebuah jabatan tinggi negara tidak akan otomatis tergelar atau hilang hanya karena seorang pejabat menyampaikan keinginan untuk mundur. Status hukum Gibran tetap melekat hingga ada mekanisme formal yang ditempuh, sehingga ia tetap bertanggung jawab penuh atas kewenangannya sampai proses pengunduran diri terealisasi secara legal.

Status Hukum Terasuh di Tengah Putusan MA dan MK

Yusril menjelaskan bahwa putusan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) yang beredar belakangan tidak secara otomatis menggugurkan jabatan Gibran sebagai Wakil Presiden. MA menyatakan surat keterangan pendidikan SMA Gibran yang menjadi dokumen persyaratan pencalonan dalam Pemilihan Presiden 2024 tidak sah. Sementara itu, MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma dari pendidikan luar negeri yang dapat menjadi dasar penyetaraan dengan pendidikan SMA atau sederajat.

"Kalau berhenti tidak, diberhentikan tidak, ya namanya tetap dia jadi wakil presiden," ujar Yusril. Ia menambahkan, karena kedua lembaga peradilan tertinggi tersebut tidak secara eksplisit mencabut jabatan, maka secara hukum konstitusional, Gibran masih memegang teguh posisinya. "Tidak," jawab Yusril singkat ketika ditanya apakah putusan tersebut langsung mengakhiri masa jabatannya. Namun, Yusril menilai pertimbangan hukum dalam putusan MA perlu dicermati secara serius karena menyangkut hakikat demokrasi, di mana kemungkinan hukumnya bisa berupa pengunduran diri sendiri atau pemberhentian oleh lembaga negara terkait.

Mekanisme Resmi Penggantian dan Masa Transisi

Meskipun status hukum belum berubah, jalannya mekanisme pergantian jabatan jika Gibran resmi mundur telah dipetakan. Yusril menjelaskan bahwa apabila terjadi pengunduran diri, Gibran wajib menyerahkan pernyataan tertulis kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Setelah menerima dokumen tersebut, MPR akan mengumumkan kekosongan jabatan kepada Presiden dan meminta pengajuan dua nama calon pengganti.

Dua nama tersebut kemudian akan dipilih dalam sidang MPR untuk mengisi posisi yang ditinggalkan. Proses ini merupakan bagian dari protokol ketatanegaraan untuk menjaga kontinuitas pemerintahan. "Jadi kita tunggulah perkembangan hari-hari berikutnya apa yang akan terjadi," tutup Yusril. Saat ini, Yusril menganjurkan publik dan media untuk menahan diri dari spekulasi berlebihan dan menunggu langkah resmi yang akan diambil oleh pihak-pihak terkait. Ketegangan politik ini diperkirakan akan terus menjadi sorotan utama selama belum ada penetapan hukum yang pasti mengenai masa depan Gibran Rakabuming Raka di lingkaran kekuasaan pusat.