Pemerintah Revisi UU Penyiaran untuk Menyesuaikan Aturan Media Sosial dan Siaran Konvensional

Pemerintah Indonesia menyatakan komitmennya untuk menciptakan keadilan regulasi yang proporsional antara industri penyiaran konvensional dan platform media sosial melalui revisi Undang-Undang Penyiaran. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria menyoroti bahwa pesatnya penetrasi internet telah mengaburkan batas antara televisi dan radio dengan ekosistem digital, sementara aturan hukum yang berlaku saat ini dinilai belum setara dalam mengatur kedua belahan tersebut. Pernyataan ini disampaikan pada pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) 2026 di Jakarta, Selasa (10/11/2026).

Nezar menjelaskan bahwa bagi pemirsa, garis pembeda antara penyiaran tradisional dan platform digital nyaris hilang. Namun, secara legal, terdapat kesenjangan signifikan; penyiaran konten melalui media sosial dan layanan Over-The-Top (OTT) dapat dilakukan secara bebas tanpa terikat izin siaran maupun pedoman perilaku penyiaran yang mengikat lembaga konvensional. 'Hari ini, siapa pun dengan telepon genggam dapat menyelenggarakan siaran langsung kepada jutaan orang tanpa perlu izin siaran, tanpa pedoman perilaku penyiaran,' ujar Nezar, menekankan urgensi penataan ulang regulasi tersebut.

Dampak Ketimpangan Regulasi terhadap Persaingan Usaha

Ketimpangan regulasi ini berimplikasi langsung pada iklim persaingan usaha di sektor media. Nezar mengungkapkan bahwa pendapatan dan perhatian publik terus mengalir ke platform global tanpa diimbangi kontribusi yang sepadan bagi industri media nasional. Oleh karena itu, pemerintah memandang revisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran sangat diperlukan guna menciptakan keadilan dalam pengawasan konten sekaligus proses bisnisnya. Langkah ini bertujuan untuk mendudukkan hubungan antara lembaga penyiaran dan platform digital secara proporsional, serta menguatkan perlindungan publik dan kapasitas kelembagaan KPI.

Proses Legislasi dan Partisipasi Publik

Proses legislasi ini telah masuk tahap penting dengan penyelesaian dan paraf oleh Kementerian Komunikasi dan Digital pada Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Penyiaran untuk dibahas bersama DPR RI. Nezar memastikan bahwa pembahasan akan dilakukan secara terbuka dengan melibatkan partisipasi publik yang bermakna. Tujuannya adalah memastikan regulasi yang dihasilkan mampu melindungi kepentingan publik tanpa menggerus kemerdekaan pers serta ruang kreativitas masyarakat, sehingga tercipta ekosistem penyiaran yang sehat dan berkeadilan di era digital.