LKBN ANTARA Luncurkan Pedoman Mutlak Keselamatan Jurnalis di Lokasi Rawan Bencana dan Konflik
Mengamati dinamika politik nasional dan kebijakan pemerintah secara kritis.

- LKBN ANTARA mengambil langkah strategis dengan menyiapkan pedoman khusus bagi seluruh karyawannya yang diterjunkan ke wilayah dengan risiko tinggi.
- Kebijakan ini dirancang untuk memastikan protokol keselamatan dipatuhi secara ketat oleh para jurnalis saat meliput situasi kritis, baik yang dipicu oleh bencana alam maupun eskalasi konflik di lapangan.
- Melalui aturan yang wajib diterapkan ini, ANTARA memastikan bahwa setiap penugasan di zona merah tidak hanya mengejar kecepatan informasi, tetapi juga mengutamakan keselamatan personel di atas segalanya.
LKBN ANTARA mengambil langkah strategis dengan menyiapkan pedoman khusus bagi seluruh karyawannya yang diterjunkan ke wilayah dengan risiko tinggi. Kebijakan ini dirancang untuk memastikan protokol keselamatan dipatuhi secara ketat oleh para jurnalis saat meliput situasi kritis, baik yang dipicu oleh bencana alam maupun eskalasi konflik di lapangan.
Kebijakan tersebut diumumkan langsung oleh Virgandhi Prayudantoro, Direktur Komersil dan Pengembangan Bisnis ANTARA, yang menegaskan komitmen perusahaan dalam melindungi integritas fisik dan profesionalisme wartawannya. Melalui aturan yang wajib diterapkan ini, ANTARA memastikan bahwa setiap penugasan di zona merah tidak hanya mengejar kecepatan informasi, tetapi juga mengutamakan keselamatan personel di atas segalanya.
Protokol Keselamatan dan Perlindungan Jurnalis
Keberadaan pedoman ini menjadi krusial mengingat kompleksitas tantangan jurnalistik di Indonesia, di mana jurnalis sering kali harus beroperasi di lingkungan yang tidak stabil. Dengan adanya aturan yang mengikat, LKBN ANTARA memberikan kerangka kerja yang jelas untuk mitigasi risiko, sehingga jurnalis dapat melakukan tugas liputan dengan rasa aman dan didukung oleh mekanisme perlindungan yang solid dari institusi mereka.
BERITA TERKAIT (Berita Nasional)

Rekor Nominasi Zayed Award 2027 Tercatat 380 Pengajuan dari Lebih 90 Negara

BPJPH Dorong Literasi Halal sejak Dini Melalui Sinergi di Sekolah Rakyat

Pemerintah Revisi UU Penyiaran untuk Menyesuaikan Aturan Media Sosial dan Siaran Konvensional
