Advokat Silmy Karim Tuding JPU KPK Akui Tidak Ada OTT dalam Kasus Korupsi Izin Tinggal

Advokat terdakwa Silmy Karim, Soleman Ponto, menyatakan bahwa Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah secara eksplisit mengakui bahwa tidak ada operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan terhadap kliennya. Pengakuan ini terungkap dalam tanggapan JPU atas nota perlawanan atau eksepsi Silmy di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa. Ponto menilai pengakuan tersebut kontradiktif dengan narasi pemberitaan saat KPK menangkap para pelaku lain, yang menempatkan mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan itu seolah-olah menjadi bagian dari OTT palsu. "Poinnya adalah JPU mengakui sendiri bahwa tidak ada operasi tangkap tangan terhadap Pak Silmy," kata Ponto seusai sidang, menegaskan bahwa ketiadaan OTT tersebut tidak mengurangi upaya penuntutan dalam perkara ini.

PerGESeran Fokus Hukum dan Tuduhan Kriminalisasi

Soleman Ponto menyoroti adanya pergeseran fokus perkara yang signifikan. Awal kasus dibangun di atas kesan bahwa Silmy tertangkap tangan, namun ketika fakta OTT tidak ditemukan, dakwaan kemudian berbelok ke arah pemerasan. "Kalau dari awal ini sudah belok dari tertangkap tangan, belok ke pemerasan. Nah, habis pemerasan apa lagi nanti beloknya?" ujar Ponto. Di sisi lain, Silmy Karim sendiri melalui nota perlawanannya pada 5 November 2026 berargumen adanya kriminalisasi melalui OTT palsu. Ia menegaskan, "Saya diperlakukan dan diberitakan seolah-olah tertangkap tangan, padahal saya datang sendiri ke KPK." Silmy menjelaskan bahwa pada malam 3 Juni 2026, ia mendatangi gedung KPK untuk bersikap kooperatif, sebuah fakta yang menurutnya sengaja dibingkai ulang demi membangun dakwaan yang kemudian dianggapnya sebagai 'pintu masuk' yang keliru secara hukum.

Detail Dakwaan, Besaran Kerugian, dan Terdakwa Terlibat

Atas dugaan tersebut, Silmy Karim bersama sejumlah pejabat Dirjen Imigrasi didakwa melakukan pemerasan senilai total Rp168,92 miliar dan menerima gratifikasi Rp33,94 miliar terkait pengurusan izin tinggal Warga Negara Asing (WNA) periode 2021-2026. Modus operandi melibatkan pemperlatan atau ketidakpenerbitan dokumen seperti Izin Tinggal Terbatas (ITAS), Izin Tinggal Tetap (ITAP), dan Administrasi Alih Status (ALTUS). Para terdakwa yang terlibat dalam jaringan pemerasan ini antara lain:

• Silmy Karim (Rp1,2 miliar dari pemerasan; Rp2,56 miliar uang tunai dan Rp31,38 miliar saham sebagai gratifikasi);
• Obin atau Gusti Bernardiansyah (Rp50,97 miliar);
• Juniadi Sri Priambudi (Rp16,31 miliar);
• Jaya Saputra (Rp6,53 miliar);
• Bagus Bramantyo (Rp4,25 miliar);
• Tessar Bayu Setyaji (Rp2,88 miliar); dan Saffar Muhammad Godam (Rp500 juta).

Silmy didakwa melanggar Pasal 12 huruf e dan Pasal 12B juncto Pasal 18 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam sidangnya, JPU KPK secara tegas meminta majelis hakim menolak nota perlawanan Silmy, mengandaikan bahwa meskipun tidak ada OTT, bukti permataaran dan gratifikasi yang dikumpulkan tetap kuat untuk melanjutkan proses hukum terhadap mantan Wamen Imipas periode 2024-2026 tersebut.