Yusril Ihza Mahendra Uraikan Mekanisme Konstitusional Penggantian Wapres Jika Gibran Mengundurkan Diri

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengurai secara rinci mekanisme konstitusional pengisian jabatan wakil presiden dalam skenario di mana Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri dari posisinya. Penjelasan tersebut disampaikan Yusril di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11/2026), seraya menegaskan bahwa hingga saat ini tidak ada kekosongan jabatan karena Gibran masih aktif menjalankan tugasnya.

Yusril menjelaskan bahwa proses pergantian pimpinan ini diawali dengan adanya surat pernyataan tertulis pengunduran diri dari wakil presiden yang ditujukan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). MPR kemudian akan memberitahukan kekosongan jabatan tersebut kepada Presiden Prabowo Subianto dan meminta pengajuan dua nama calon pengganti beserta berkas persyaratan pencalonannya. Selanjutnya, MPR wajib menggelar pemilihan dalam waktu paling lambat 60 hari setelah menerima surat dari Presiden tersebut.

Putusan MA dan MK Tidak Menggugurkan Status Otomatis

Mengenai implikasi hukum dari putusan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) yang baru-baru ini menjadi sorotan, Yusril menegaskan bahwa putusan kedua lembaga tersebut tidak serta-merta menggugurkan status konstitusional Gibran sebagai wakil presiden. Ia menilai putusan MA perlu dicermati secara serius karena memuat pertimbangan terkait persoalan yang berkaitan dengan kehidupan demokrasi. Menurut Yusril, interpretasi normatif menunjukkan adanya dua pilihan utama, yaitu wapres memilih untuk berhenti sendiri atau melalui mekanisme pemberhentian, namun ia enggan mendahului keadaan dan menyarankan publik menunggu perkembangan lebih lanjut.

Klarifikasi Hukum dan Prospek Politik di Parlemen

Yusril mengungkapkan bahwa dirinya telah memberikan penjelasan mendalam kepada Presiden Prabowo mengenai aspek hukum serta implikasi dari putusan MA dan MK tersebut, dan Presiden dinilai memahami konteksnya. "Beliau mengerti, ya sudah," ujar Yusril. Ia menambahkan bahwa langkah politik ke depan sangat bergantung pada dinamika di dalam lembaga legislatif. "Apa yang akan terjadi pada hari-hari mendatang kita tunggu aja perkembangannya di DPR dan MPR," katanya, menutup penjelasannya dengan menekankan pentingnya menunggu proses formal yang diatur undang-undang.